Permohonan Ubah HGB ke SHM Bisa Ditolak, Ini Alasannya

Reporter: Iyus Ismail |

Editor: Eko Hatmono |

Selasa , 01 Oct 2024 - 09:52

Pemegang HGB dapat mengubah status tanahnya menjadi SHM.--YUS/RK

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup

2. Surat kuasa jika dikuasakan Fotokopi identitas pemohon, baik Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

3. Surat persetujuan dari kreditor jika dibebani hak tanggungan

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

5. Penyerahan bukti bayar uang pemasukan pada saat pendaftaran hak Sertifikat HGB

6. Izin mendirikan bangunan (IMB) atau surat keterangan kepala desa/lurah untuk rumah tinggal dengan luas maksimal 600 meter persegi.

Selain dokumen di atas, pemohon akan diminta untuk melengkapi identitas diri serta luas, letak, dan penggunaan tanah yang akan diubah dari HGB ke SHM.

Pemohon juga perlu melengkapi pernyataan tanah tidak sengketa dan pernyataan tanah atau bangunan di atas HGB dikuasai secara fisik.

permohonan ubah hgb ke shm bisa ditolak, ini alasannya                            radarkoran.com - bagi masyarakat pemegang hak guna bangunan atau hgb dapat mengubah status tanahnya menjadi sertifikat hak milik atau shm.
peningkatan status tanah tersebut termaktub dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. pasal 45 ayat (2) mengatur, hak guna bangunan dapat beralih, dialihkan, atau dilepaskan kepada pihak lain serta diubah haknya.
sayangnya, tidak semua permohonan peningkatan sertifikat hgb ke shm dapat langsung diterima atau diproses.lantas, apa alasan permohonan perubahan hgb ke shm ditolak?
hgb adalah hak atas tanah yang diberikan kepada seseorang untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas sebidang tanah yang bukan milik sendiri.
penggunaan dan penguasaan tanah hanya bersifat sementara, yakni paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 20 tahun, serta dapat diperbarui untuk jangka waktu maksimal 30 tahun. 
sementara itu, shm adalah bukti penuh atas kepemilikan tanah dan bangunan di atasnya yang tidak dibatasi oleh jangka waktu. penolakan perubahan hgb menjadi shm di kantor pertanahan kerap disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat administrasi yang diminta.
baca juga:hantaru 2024, bpn kepahiang komitmen tingkatkan pelayanan pertanahan 
pemohon yang ingin mengajukan perubahan hak atas tanah dari hgb menjadi hak milik harus menyertakan syarat-syarat yang diwajibkan. jika syarat yang dilampirkan kurang lengkap, maka kantor pertanahan berhak untuk menolak permohonan tersebut.
selanjutnya, pemohon dapat kembali mengajukan permohonan perubahan status hak guna bangunan menjadi hak milik. contoh lainnya, pemohon yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (imb) untuk membangun rumah di atas tanah hgb.
jika tidak ada, dapat diganti dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah yang menerangkan bahwa bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal.
pemohon pun dapat mengajukan permohonan peningkatan status tanah kembali ke kantor pertanahan jika syarat sudah dipenuhi.
berikutnya, petugas akan memeriksa data fisik dan yuridis, termasuk pemeriksaan sertifikat hgb yang akan diubah haknya serta memastikan tanah telah memenuhi syarat untuk diberikan hak milik.
syarat ubah hgb ke shm 2024 yang disadur dari laman kantor pertanahan (atr)/bpn kabupaten kepahiang, proses mengubah sertifikat hgb ke shm bisa selesai dalam lima hari kerja.
guna menghindari penolakan, masyarakat yang akan mengubah status tanah dari hgb menjadi hak milik perlu menyiapkan sejumlah dokumen persyaratan berikut: 
1. formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup 
baca juga: bagaimana cara memperbaiki tanah salah ukur? ini penjelasannya
2. surat kuasa jika dikuasakan fotokopi identitas pemohon, baik kartu tanda penduduk (ktp) atau kartu keluarga (kk), serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
 
3. surat persetujuan dari kreditor jika dibebani hak tanggungan 
 
4. fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (sppt pbb) tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 
 
5. penyerahan bukti bayar uang pemasukan pada saat pendaftaran hak sertifikat hgb 
 
6. izin mendirikan bangunan (imb) atau surat keterangan kepala desa/lurah untuk rumah tinggal dengan luas maksimal 600 meter persegi.
baca juga:cara balik nama sertifikat tanah jika pemilik yang lama sudah meninggal
selain dokumen di atas, pemohon akan diminta untuk melengkapi identitas diri serta luas, letak, dan penggunaan tanah yang akan diubah dari hgb ke shm. 
pemohon juga perlu melengkapi pernyataan tanah tidak sengketa dan pernyataan tanah atau bangunan di atas hgb dikuasai secara fisik.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR KEPAHIANG, EDISI MINGGU 24 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan