Lurah Pasar Ujung: Tidak Ada yang Mau Menjadi PPTK Dana Kelurahan
DANA : Lurah Pasar Ujung, Jahidin, S.KM mengungkapkan, tidak ada pegawai yang mau menjadi PPTK dana kelurahan. --YUS/RK
Radarkoran.com - Dana kelurahan di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu belum juga dicairkan oleh 11 kelurahan hingga saat ini memasuki petengahan Oktober 2024. Baru 1 kelurahan saja yakni Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi yang mencairkan dan sudah selesai merealisasikan kegiatannya.
Sementara kelurahan lain belum mencairkan dengan berbagai macam kendala dan alasan. Misalnya anggaran dana kelurahan tak jadi dicairkan Kelurahan Pasar Ujung, dengan alasan takut bermasalah hingga masuk ranah hukum. Kemudian penyebab lainnya, tidak ada pegawai kelurahan yang mau dan berani menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
"Kami belum tentu mengambil dana kelurahan, sebab kendalanya tidak ada PPTK, itu masalahnya. Kemudian kami kurang tenaga (SDM), staf tak ada yang mau mengelola dana kelurahan," ungkap Lurah Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang, Jahidin, S.KM, MM kepada Radarkoran.com, Jum'at 11 Oktober 2024.
Sementara itu, Manager Marketing HTM Motor Roda Tiga PT. Asean Motor Internasional Watty Febrianty sangat menyesalkan hal tersebut. Dia dengan tegas menyatakan, mungkin hanya Kelurahan pasar Ujung Kecamatan Kepahiang yang membatalkan proses pencairan dana kelurahan, dengan alasan yang tidak profesional.
"Selagi dana kelurahan tesebut digunakan sesuai dengan petunjuk, ya tidak akan ada masalah, yang penting jangan markup, jangan korupsi," ujar Watty.
Menurut Watty, Pemerintah Kelurahan Pasar Ujung sebelumnya memesan motor roda tiga HTM sebanyak empat unit, yang wacananya untuk operasional sampah di setiap RW. Pemesanan akan dilakukan melalui e-katalog.
BACA JUGA:Beli 4 Motor Roda Tiga, Kelurahan Pasar Ujung Lengkapi Pencairan Dana Kelurahan
Tetapi pada saat pihak perusahan menemui lurah, ternyata pihak kelurahan membatalkan pencairan dana kelurahan dan tidak akan memprosesnya. "Kalau alasannya, pegawai minim dan tidak ada yang ingin jadi PPTK, sangat disayangkan kinerja pegawai kelurahannya. Butuh banyak pembinaan dari camat dan bupatinya," ucapnya.
Watty menambahkan, pengalaman selama pengadaan e-katalog di pemerintahan sudah cukup bagus dan tidak perlu diragukan. Terlebih dana kelurahan di Kabupaten Kepahiang sudah cukup aturan mengenai penggunaannya.
"Tapi yang disayangkan, ada sebagian lurah dan pegawainya yang tidak seriusan dalam mengelola anggaran dana kelurahan. Jika ada niat, 3 orang pegawai juga sudah cukup, pasti terealisasi. Jadi semuanya tergantung niatnya di setiap kelurahan masing-masing," pungkasnya