HGB Habis Tanah Jadi Milik Siapa? Ini Penjelasannya

Reporter: Iyus Ismail |

Editor: Eko Hatmono |

Rabu , 16 Oct 2024 - 10:11

Ketika HGB Habis masyarakat bisa mengurus perpanjangannya ke kantor pertanahan setempat. --YUS/RK

4. Dicabut berdasarkan undang-undang

5. Ditetapkan sebagai Tanah Telantar

6. Ditetapkan sebagai Tanah Musnah

7. Berakhirnya perjanjian pemberian hak atau perjanjian pemanfaatan tanah untuk HGB di atas hak milik atau hak pengelolaan

8. Pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak, yakni warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum dan berada di Indonesia.

Sebelum jangka waktu HGB habis, segera pemegang hak pun perlu melakukan perpanjangan ke kantor pertanahan ATR/BPN setempat agar tanah tidak diambil kembali oleh negara atau pihak lain.

hgb habis tanah jadi milik siapa? ini penjelasannya                             radarkoran.com - hak guna bangunan (hgb) adalah salah satu jenis hak atas tanah yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, biasanya untuk jangka waktu tertentu.
masyarakat dapat mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dengan mengantongi sertifikat hgb.
dikutip dari website kantah atr/bpn kepahiang, hgb memiliki jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 20 tahun, serta dapat diperbarui kembali paling lama 30 tahun.
artinya, pemegang sertifikat hgb dapat menggunakan tanah yang bukan miliknya maksimal hingga 80 tahun. lantas, jika jangka waktu hgb habis, tanah menjadi milik siapa? 
jika masa hgb berakhir, status tanah akan kembali kepada pemilik asli, yakni negara atau pihak lain. ketentuan hgb salah satunya diatur dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah.
pasal 36 pp menyebut, tanah yang dapat diberikan hak guna bangunan meliputi tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik.
tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan hak atas tanah, bukan tanah wakaf, tanah ulayat, dan bukan aset milik daerah.
baca juga:permohonan ubah hgb ke shm bisa ditolak, ini alasannya
hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang sebagian kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegang hak, yakni perusahaan atau badan hukum pemerintah seperti bumn dan bumd.
sementara, hak milik merupakan hak turun-menurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai seseorang atas tanah.
hgb di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang maksimal 20 tahun, dan diperbarui paling lama 30 tahun.
berbeda, hgb di atas tanah hak milik diberikan untuk batas waktu maksimal 30 tahun dan dapat diperbarui dengan akta pemberian hak guna bangunan di atas hak milik.
lebih lanjut dalam pasal 47, terhapusnya hgb karena jangka waktu berakhir menyebabkan tanah kembali menjadi milik negara, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang hak milik.
khusus hgb di atas tanah negara, selain 'dirampas' negara, tanah juga dapat menjadi milik pihak lain sesuai amar putusan pengadilan.
selanjutnya, kantor pertanahan agraria tata ruang atr/bpn memiliki kewenangan untuk menata kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan tanah negara bekas hgb.
 
alasan terhapusnya hgb
bukan hanya jangka waktu berakhir, hak guna bangunan atas tanah orang lain juga dapat terhapus karena beberapa hal. berdasarkan pasal 46 huruf b pp nomor 18 tahun 2021, berikut alasan terhapusnya hgb sebelum batas waktu habis, : 
 
1. tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban dan/atau larangan
2. tidak terpenuhinya syarat atau kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian hgb antara pemegang hgb dan pemegang hak milik atau perjanjian pemanfaatan tanah hak pengelolaan
3. cacat administrasi
4. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 
hak guna bangunan di atas tanah negara, hak pengelolaan, atau hak milik juga dapat berakhir atau terhapus jika, :
 
1. diubah haknya menjadi hak atas tanah lain, misalnya menjadi hak milik
2. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir
3. dilepaskan untuk kepentingan umum
4. dicabut berdasarkan undang-undang
5. ditetapkan sebagai tanah telantar
6. ditetapkan sebagai tanah musnah
7. berakhirnya perjanjian pemberian hak atau perjanjian pemanfaatan tanah untuk hgb di atas hak milik atau hak pengelolaan
8. pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak, yakni warga negara indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum dan berada di indonesia.
 
sebelum jangka waktu hgb habis, segera pemegang hak pun perlu melakukan perpanjangan ke kantor pertanahan atr/bpn setempat agar tanah tidak diambil kembali oleh negara atau pihak lain.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran RADAR KEPAHIANG, EDISI MINGGU 24 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan