Target PAD 2025 Tinggi, Pemkab Kepahiang 'Keker' Sektor PAD

Radarkoran.com - Terkait target tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2025 mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang melalui Sekkab Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd, MH menerangkan, target mencapai Rp 53,1 miliar ini telah dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepahiang.

"Proyeksi atau target atau peluang peningkatan PAD sudah dibahas bersama Banggar DPRD Kepahiang," kata Sekkab Hartono kepada Radarkoran.com, Senin 18 November 2024.

Menurut Sekkab Hartono, seperti tahun-tahun sebelumnya PAD Kepahiang dominan berasal dari berbagai jenis pajak serta Dana Bagi Hasil (DBH).

 Dari sekian banyak peluang atau potensi pendapatan itu, ada 3 proyeksi yang saat ini benar-benar dikeker Pemkab Kepahiang supaya jumlah target yang tinggi tersebut bisa tercapai.

"Setiap tahun memang PAD kita itu bersumber dari sektor pajak dan juga DBH. Namun dari beberapa sumber ini, ada yang memang benar-benar kita targetkan supaya pendapatannya maksimal," sampai Sekkab Hartono.

Adapun peluang pendapatan yang ditarget dan dimasukkan ke dalam proyeksi itu meliputi pajak restoran, PBB, dan sarang burung walet.

BACA JUGA:Pemkab Kepahiang dan Bank Bengkulu Cabang Kepahiang Teken PKS KKPD

Sementara dari sektor DBH, Sekkab Hartono mengungkapkan, salah satunya datang dari DBH kelapa sawit. 

Namun untuk DBH kelapa sawit dipaparkannya, mengalami pengurangan untuk tahun 2025 nanti, yakni dari Rp 5,1 miliar di tahun 2024 ini menjadi Rp 1,7 miliar saja.

"DBH sawit akan digunakan untuk berbagai belanja seperti infrastruktur, hingga pendataan lahan sawit," papar Sekkab Hartono.

Sekedar informasi, postur APBD Kepahiang TA 2025 seperti yang disampaikan Bupati Dr. Ir. H. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU akan mengalami defisit sebesar Rp 72.689.924.746 atau Rp 72,6 miliar.

Untuk pendapatan sendiri, secara total disampaikan sebesar Rp 785.405.113.054.

 Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 53.124.597.062 dan transfer pusat sebesar Rp 732.280.515.992.

Kemudian untuk belanja, disampaikan sebesar Rp 856.095.037.800, ditambah biaya penyertaan modal pada Bank Bengkulu sebesar Rp 2 miliar.