Siap-siap, Pupuk Subsidi Rp 46,8 Triliun Siap Meluncur ke Daerah Januari 2025

Radarkoran.com - Tahun 2025, Pemerintah telah menyiapkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton. Jika dirupiahkan, jumlah pupuk bersubsidi tersebut mencapai Rp 46,8 triliun.

Jumlah pupuk bersubsidi yang disediakan oleh pemerintah untuk Tahuun 2025 mendatang berdasarka Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 644 Tahun 2024. 

Disebutkan juga, pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton dan mencapai Rp 46,8 triliun, mulai 1 Januari 2025 akan didistribusikan ke seluruh Provinsi di Indonesia.

Program ini juga merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membantu petani dan mempercepat tercapainya swasembada pangan.

Adapun rincian daftar provinsi yang akan menerima pupuk bersubsidi diantaranya Provinsi Jawa Timur sebanyak 1,88 juta ton atau Rp 8,87 triliun.

Selanjutnya, Provinsi Jawa Tengah 1,38 juta ton atau Rp 6,74 triliun. Lalu Jawa Barat 1,10 juta ton atau Rp 5,33 triliun.

Provinsi Sulawesi Selatan 922 ribu ton atau Rp 4.1 triliun. Provinsi Lampung 812 ribu ton atau Rp 4,21 triliun dan Sumatera Utara 517 ribu ton atau Rp 2,56 triliun.

BACA JUGA:Oknum Polisi Diduga Peras 45 WN Malaysia, Barang Bukti Capai Rp 2,5 Miliar

"Provinsi-provinsi ini menjadi prioritas karena peran strategisnya sebagai lumbung pangan nasional. Fokus Pemerintah saat ini ada pada distribusi tepat sasaran yang dimulai 1 Januari 2025," Papar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dikutip dari bacakoran.co, pada Kamis 26 Desember 2024. 

"Program ini juga merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membantu petani dan mempercepat tercapainya swasembada pangan," tambahnya. 

Ia menegaskan, pendistribusian pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton ini diharapkan tepat sasaran dan transparan. 

Karena penyaluran pupuk bersubsidi bagian dari upaya nyata pemerintah untuk menjaga produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. 

Sehingga pentingnya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar benar-benar diterima oleh petani yang membutuhkan. 

"Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Kapolri, Pak Panglima TNI dan Pak Jaksa Agung untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam distribusi pupuk bersubsidi ini. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci keberhasilan program ini," harapnya.