Evaluasi APBD Provinsi Bengkulu TA 2025 Belum Juga Tuntas

Radarkoran.com - Pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2025 telah rampung dilakukan pada akhir November 2024 lalu.

Saat ini APBD Provinsi Bengkulu TA 2025 tersebut sudah masuk tahapan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). 

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Sonti Baskara,SH mengatakan, proses pembahasan APBD 2025 antara Tim Anggaran (Timgar) dengan Badan Anggaran (Banggar) sudah tuntas. 

Pada 29 November 2024 lalu, APBD itu sudah diaahkan dan diajukan ke Kemendagri RI untuk dievaluasi, supaya berbagai program yang sudah dialokasikan sesuai dengan regulasi di atasnya. Namun hingga tahun anggaran 2024 akan berkahir, hasil evaluasi tak kunjung tuntas. 

"Saya sebenarnya berharap evaluasi APBD tahun 2025 kita sudah masuk ke Dewan. Namun sampai saat ini belum masuk," ungkap Sonti. 

BACA JUGA:Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro di Bengkulu Capai Rp 84,85 Miliar

Sonti menyebut, pihakya belum mengetahui secara pasti belum selesainya evaluasi APBD dari Kemendagri RI tersebut, apakah lantaran adanya keterlambatan saat menyerahkan ke Kemendagri atau ada alasan lainnya. 

"Karena itu kan ada jangka waktunya. Jadi tidak bisa mau suka-sukanya kementrian untuk menahan, itu tidak bisa karena ada waktu untuk evaluasi tersebut. Tapi sampai saat ini belum masuk evaluasinya dari kementerian," sampai Sonti. 

Jika evaluasi APBD tersebut sudah diterima pigak DPRD Provinsi Bengkulu, maka akan dilakukan rapat pembahasan lanjutan terkait evaluasi yang diberikan kementrian. 

"Jika evaluasi sudah diberitahukan, kita akan mengadakan rapat menindaklanjuti apa yang menjadi hasil evaluasi dari kementerian tersebut," imbuhnya. 

Sonti berharap, tidak adanya keterlambatan dalam evaluasi APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2025 tersebut, sehingga realisasinya dapat dilakukan per 1 Januari 2025 mendatang. 

"Kita harapkan realisasi APBD ini tepat waktu, tepat pelaksanaannya, dan tepat sasaran," harap Sonti. 

Lebih jauh, Sonti menekankan akan pentingnya realisasi APBD tahun 2025 dapat dilakukan sejak awal tahun. Hal ini mengingat banyak kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk memenuhi berbagai hal, salah satunya gaji pegawai. 

"Karena gaji kita, seluruh PNS seeta smua pihak yang berhak mendapatkan gaji, per tanggal 1 Januari tahun 2025, itu harus menerima gaji," tegasnya.