Tak Ada Kepastian Percepatan Pengerukan Pengerukan Alur Pelabuhan, Dewan Pertanyakan Kinerja Pelindo

Radarkoran.com - Kondisi pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu hingga saat ini semakin parah, namun tidak ada kepastian untuk percepatan dilakukan proses pengerukan  yang akan dilakukan oleh pihak PT Pelindo regional ll Bengkulu maupun pihak terkait lainnya.

Kondisi ini  menjadi perhatian semua pihak, pasalnya kondisi pendangkalan tersebut sangat mengganggu lalu lintas yang ada di kawasan tersebut baik segi angkutan komoditas/barang maupun angkutan penumpang. 

Bahkan, baru-baru ini para petani dan sopir truk muatan hasil pertanian dari pulau Enggano sempat melakukan aksi demonstrasi di 3 kantor yaitu, PT Pelindo Regional ll Bengkulu, ASDP dan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Wilayah III Pulau Baai Bengkulu lantaran lalu lintas di alur pelabuhan yang kerap terhambat.

Menyikapi kondisi ini, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Kota Bengkulu, Teuku Zulkarnain menyampaikan protes atas lambannya percepatan untuk melakukan pengerukan alur pelabuhan Pulau Baai tersebut. 

Selain itu, Teuku juga mempertanyakan kinerja dari PT Pelindo Regional ll dan ia menilai jika Pelindo harus bertanggung jawab atas kondisi yang ada karena proses aktivitas di pelabuhan merupakan sepenuh hak dan dibawah kewenangan PT Pelindo Regional ll Bengkulu.

BACA JUGA:Jarak Pabrik ke Pelabuhan Pengiriman CPO Pengaruhi Harga TBS di Bengkulu

"Pendangkalan alur pelabuhan ini sebenarnya itu sepenuhnya tanggung jawab Pelindo yang mengelola pelabuhan  di bawah Kementerian BUMN. Apalagi selama ini kan Pelindo dapat untung dari aktivitas pelabuhan disitu, seperti batu bara, CPO dan yang lainnya," ungkap Teuku.

Ia menyebut, kondisi pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai Bengkulu ini terkesan dibiarkan saja oleh PT Pelindo Regional ll Bengkulu dan mereka tidak mau bertanggung jawab untuk melakukan pengerukan, malahan ingin membebankan kepada pemerintah daerah dan pihak pemakai. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada pihak pengelola pelabuhan. 

"Kalau Pelindo hanya mau untung dna tidak mau mengeluarkan biaya untuk pembenahan, ya tandanya Pelindo tidak ada gunanya. Mereka bisa pergi saja dari Bengkulu dan biarkan pemerintah daerah mengelola sepenuhnya pelabuhan tersebut," tegas Teuku.

Teuku yang merupakan Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Bengkulu juga mengatakan jika selama ini  pemerintah daerah tidak mendapatkan kontribusi yang cukup signifikan terhadap keberadaan PT Pelindo Regional ll Bengkulu ini. 

"Keberadaan Pelindo ini tidak pernah memberikan satu rupiah pun terhadap aktivitas pelabuhan yang masuk ke dalam APBD Provinsi Bengkulu," ujar Teuku. 

Sebelumnya, persoalan pengerukan pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu telah dilakukan pembahasan oleh semua pihak yang terkait. Hanya saja, belum ada kesepakatan untuk penganggaran yang akan digunakan untuk pengerukan dari pihak APBB (Asosiasi Pengusaha Batu Bara dan pihak Pelindo. Bahkan persoalan ini telah dibawa ke pemerintah pusat, namun hingga saat ini belum kunjung terealisasi untuk proses pengerukan.