Pemprov Bengkulu Sinkronkan Kebijakan dengan Kabupaten/kota

Radarkoran.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu serta para penjabat bupati/walikota se-Provinsi Bengkulu menggelar High Level Meeting (HLM) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemda Tahun 2025 pada Selasa, 11 Februari 2025 bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Bengkulu.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah di wilayah Bengkulu dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu terpilih hasil Pilkada serentak 2024, Helmi Hasan dan Mian.

"Hari ini kita bersama BPKP Perwakilan Bengkulu mengundang seluruh kepala daerah serta inspektorat dan Bappeda untuk perencanaan dan mensinkronkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan kepala daerah baru," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rosjonsyah, S.IP, M.Si saat diwawancarai usai membuka kegiatan.

Hasil evaluasi dan penganggaran yang dilakukan nantinya akan menjadi dasar dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kepemimpinan yang baru. Terlebih, janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat harus diwujudkan dalam lima tahun ke depan.

"Untuk kepala daerah baru yang akan masuk, kita ikuti saja yang sudah disahkan secara resmi. Dan untuk visi misi dan janji-janji dengan masyarakat itu bisa di perubahan anggaran kedepannya," sampai Rosjonsyah.

BACA JUGA: Kepala OPD Pemprov Bengkulu Tandatangani Perjanjian Kerja, Rosjonsyah Tekankan Hal Ini

Rosjonsyah menekankan bahwa pertemuan ini menjadi wadah untuk merumuskan kebijakan terbaik bagi pembangunan Bengkulu ke depan. 

"Saya meyakini dengan rapat hari ini akan memberikan perencanaan yang terbaik dan tepat sasaran sesuai dengan program pak Prabowo yang memiliki sasaran prioritas, seperti swasembada pangan, penyediaan makanan bergizi gratis, penurunan angka kemiskinan, serta pengurangan stunting. Jadi pemerintah daerah juga harus tepat dalam penganggarannya," tutupnya.

Sementaa itu, Kepala BPKP Provinsi Bengkulu, Faisol Cahyo mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya optimalisasi pengelolaan anggaran daerah agar sejalan dengan kebijakan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta tidak adanya kebocoran anggaran.

"Fokus kita adalah memastikan perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapannya terjadi peningkatan kualitas perencanaan penganggaran di seluruh Pemda yang kita lakukan evaluasi," sampainya.

Lebih jauh dikatakan Faisol, dari pengawasan yang pihaknya lakukan sebelumnya masih ditemukan adanya potensi ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam penganggaran.

"Semua itu sudah kita sampaikan, termasuk juga saran-saran terkait dengan perbaikan indikator sasaran strategis, perbaikan indikator otkam dan sebagainya. Termasuk bagaimana agar pemda fokus pada program kegiatan yang mendukung dan relevan dengan sasaran strategis," tuturnya.

Lebih jauh, terkait dengan adanya penggunaan anggaran yang tidak maksimal dan tidak efektif, BPKP mendorong adanya perbaikan perencanaan penganggaran.

"Jika ada program kegiatan yang menurut kita tidak relevan kita sarankan untuk diperbaiki baik indikatornya atau diganti dengan program kegiatan lainnya yang relevan dengan sasaran strategis," tutupnya.