Program Cetak Sawah, Perbaikan Irigasi hingga Oplah Lahan Terdampak Efisiensi Anggaran

Radarkoran.com - Program cetak sawah, perbaikan jaringan irigasi hingga Oplah (Optimasi Lahan) non rawa di wilayah Bengkulu dari pemerintah pusat terdampak efisiensi anggaran. Sehingga program tersebut berpotensi berkurang alokasinya atau ditiadakan. 

Hal ini terjadi lantaran Kementerian Pertanian (Kementan) RI termasuk kementerian yang terkena pemotongan anggaran lebih kurang Rp 10 triliun imbas dari adanya Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto Nomor 01 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025.

"Kementan kan terkena pemotongan anggaran, jadi bisa saja berdampak dengan program yang telah dialokasikan. Tapi kita masih berkoordinasi," kata Kepala Dinas tanaman pangan hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu, M. Rizon pada Selasa, 11 Februari 2025.

M. Rizon menuturkan, di tahun ini pemerintah pusat melalui Kementan RI sebelumnya telah mengakomodir beberapa kegiatan dan program yang akan dijalankan di wilayah Bengkulu. Kegiatan dan program tersebut cukup penting dalam peningkatan produktivitas pertanian di daerah, salah satunya melalui program cetak sawah mencapai 2.200 hektar. 

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Sinkronkan Kebijakan dengan Kabupaten/kota

"Kita kemarin dialokasikan untuk cetak sawah seluas 2.200 hektar. Namun dengan adanya pemotongan (efisiensi anggaran) ini, kami masih terus berkoordinasi untuk mengetahui apakah masih teralokasi. Mudah-mudahan masih terselesaikan," sampai M. Rizon.

Selain program cetak sawah baru, program lainnya yang berpotensi terdampak efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yakni kegiatan perbaikan jaringan irigasi, hingga pengolahan rawa  yang sebelumnya masing-masing dialokasikan 8.000 hektar untuk perbaikan jaringan irigasi dan 12.000 hektar untuk oplah (optimasi lahan) non rawa.

"Termasuk optimasi lahan yang rencananya di angka 12 ribu hektar dan perbaikan irigasi yang rusak pada angka 8 ribu hektar yang dijanjikan juga berpotensi terdampak," jelasnya.

Untuk memastikan seberapa dampak dari pemotongan anggaran terhadap program di wilayah Bengkulu, M. Rizon menyebut jika pihaknya masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat. 

"Kami masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait apa dampaknya terhadap pemotongan anggaran kementan tersebut," ujarnya.

Lebih jauh dikatakan M. Rizon, jika program yang dialokasikan pemerintah pusat ini jalan, di bulan Februari ini telah dilakukan proses SID (Survei Investigasi Desain) atau kegiatan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan. 

"Di Februari ini seharusnya sudah mulai SID, jika sudah dilakukan maka di bulan lima atau enam untuk konstruksinya seharusnya sudah jalan. Tapi kami masih koordinasi terus dan mudah-mudahan tetap dipertahankan," tutupnya.