TPP 2025 Pemkab Lebong Mulai Dibahas, Hasilnya?

Radarkoran.com - ASN di lingkungan Pemkab Lebong tampaknya masih harus bersabar dalam menanti pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2025.

Ditambah lagi adanya instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran, Pemkab Lebong saat ini masih akan menghitung jumlah TPP yang akan dibayarkan kepada para ASN dengan kondisi keuangan daerah.

Terkait hal ini, Rabu 12 Februari 2025 Pemkab Lebong menggelar rapat peradana dalam membahas TPP tahun 2025. Sejumlah problem yang muncul dibahas bersama dalam rapat, khususnya terkait dengan besaran TPP yang akan diterima ASN.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong H. Mustarani Abidin, SH, M.Si mengatakan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran, saat ini pihaknya tengah menyusun skema dalam pembayaran TPP ASN di lingkungan Pemkab Lebong tahun 2025.

Mustarani mengatakan pihaknya tetap berupaya TPP tahun 2025 akan dibayarkan secara penuh selama 12 bulan. Tinggal lagi saat ini pihaknya masih akan merumuskan berapa besaran TPP yang akan diterima oleh ASN menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.

BACA JUGA:Segini Jumlah Kasus Muntaber Tahun 2024 di Kabupaten Lebong

"Karena ini ada instruksi Presiden untuk penghematan, maka dari itu TPP diskemakan. Bagiamana caranya TPP dibayarkan penuh selama 1 tahun dengan menyesuaikan nilai yang diterima masing-masing ASN berdasarkan klaster jabatan, " kata Mustarani.

Dalam rapat tertutup tersebut, Mustarani mengatakan ada 3 opsi yang saat ini mereka siapkan dalam merealisasikan TPP ASN tahun 2025. Meski belum mau menyampaikan lebih jauh terkait opsi tersebut, Mustarani mengatakan jika 3 opsi tersebut saat ini tengah dimatangkan dalam memetakan jumlah TPP yang bisa diterima oleh masing-masing ASN.

"Tadi sudah dibuat dalam berita acara dan saya sudah memerintahkan bagian administrasi untuk menghitung lebih jauh, " kata Mustarani.

Ditanya terkait TPP untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Mustarani mengaku hal tersebut masuk dalam skenerio dalam rapat. Apalagi selama ini PPPK belum terjangkau TPP.

"Tapi tetap kami melihat dulu kondisi keuangan daerah yang ada. Kalau mencukupi kenapa tidak. Kalau pun tidak nanti akan dibuat skemanaya seperti apa, " demikian Mustarani.