Soal Wacana ASN Kerja 3 Hari, Pemprov Tunggu Petunjuk

Radarkoran.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu masih menunggu intruksi dan petunjuk pemerintah pusat sebelum melakukan penyesuaian pola kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah diberlakukan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025.

Pasalnya, pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) mewacanakan kebijakan pengurangan hari kerja di instansi pemerintah dengan pemberlakukan skema kerja efisien seperti Work From Anywhere (WFA) selama dua hari dan bekerja di kantor selama tiga hari.

"Kita tunggu saja nanti, tiga hari atau seminggu. Kita tunggu saja benar atau tidak (kerja 3 hari)," ungkap Plt Gubernur Bengkulu Dr. H. Rosjonsyah, S.IP, M.Si di sela-sela pemantauan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 1 Kota Bengkulu pada Senin, 17 Februari 2025.

Ia menambahkan, Pemprov Bengkulu masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari BKN jika kebijakan 3 hari kerja diberlakukan. Termasuk dampak yang dapat terjadi jika diberlakukan di jajaran Pemprov Bengkulu seperti mempengaruhi efektifitas pelayanan publik, juga belum diketahui. 

"Ini tiga hari ya (kerja), saya tidak tahu ada pengaruhnya atau tidak. Mungkin ada juklak dan juknis yang mengaturnya nanti," singkat Rosjonsyah. 

BACA JUGA:Tak Ada Euforia Pelantikan Gubernur, OPD Diminta Tidak Pasang Ucapan Selamat

Hal senada juga disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Dr. Haryadi mengatakan jika pemerintah provinsi merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga apapun kebijakan yang diambil pemerintah pusat akan diikuti.

"Tentunya segala kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah akan mengikuti," ungkap Haryadi. 

Disisi lain, untuk pemberlakuan kebijakan yang ada, Haryadi menegaskan jika pihaknya belum menerima petunjuk dari pemerintah pusat. 

"Secara detail kita belum (terima petunjuk pusat), kita belum dapat. Tapi apapun nanti kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah akan mengikuti," singkatnya.