Akta Kematian Itu Penting, Cek Syarat Terbitkan Akte Kematian

Radarkoran.com- Akta kematian menjadi dokumen penting dengan berbagai manfaat. Seperti, pengurusan warisan, tunjangan keluarga, pensiun serta pembuatan sertipikat tanah (bila pemiliknya sudah meninggal dunia). Bahkan, banyak instansi pelayanan publik di Kabupaten Kepahiang yang kini mensyaratkan akta kematian sebagai dokumen pendukung, seperti halnya notaris saat akan mengajukan pecah sertipikat, atau balik nama sertipikat apabila pemiliknya sudah meninggal dunia. Bagi warga Kepahiang yang anggota keluarganya telah meninggal lebih dari 10 tahun, baik yang masih memiliki dokumen kependudukan maupun yang sudah tidak terdaftar dalam database kependudukan, tetap dapat mengajukan penerbitan akta kematian.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kepahiang, Ardiansyah, MH menjelaskan, bahwa penerbitan akta kematian untuk kasus seperti ini wajib memerlukan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Kematian.

"Hal ini merujuk pada surat dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Dukcapil yang ditujukan kepada Dukcapil Kabupaten Kepahiang, tentang penggunaan SPTJM sebagai salah satu persyaratan penerbitan akta kematian bagi kematian lebih dari 10 tahun," kata Ardiansyah, di ruang kerjanya pada Rabu 19 Februari 2025.

Selain itu, jika dokumen kependudukan tidak lengkap, penetapan pengadilan juga menjadi persyaratan utama. Selanjutnya, menurut Ardiansyah untuk persyaratan penerbitan akta kematian yang dokumennya lengkap. Jika yang meninggal masih memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP, maka cukup melampirkan SPTJM, kebenaran Kematian, surat kematian dari Rumah Sakit atau Desa yang diketahui Kepala Desa, dokumen kependudukan Kartu Keluarga dan KTP almarhum. 

BACA JUGA:Atap Bocor, Kantor Kelurahan Pensiunan Kepahiang Kebanjiran

Sementara itu, lanjutnya, jika dokumen tidak lengkap. Dalam artian, dokumen kependudukan sudah tidak ada atau tidak terdaftar dalam database, maka harus melalui proses penetapan pengadilan.

"Setelah mendapatkan salinan penetapan pengadilan, dokumen yang dilampirkannya diantara Formulir F-2.01 yang diketahui Kepala Desa, Salinan penetapan pengadilan,"jelasnya

Ia juga menegaskan pentingnya proses ini untuk memastikan keabsahan data dan menjamin kepastian hukum bagi keluarga yang mengajukan. Disdukcapil Kabupaten Kepahiang terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, dalam pengurusan dokumen kependudukan, tanpa ribet, tidak lama. Selain itu, pengurusan bisa juga melalui kasi layanan umum di kantor desa atau bisa datang langsung ke kantor dukcapil di jam kerja.