33 ASN Terblokir BKN, Pemprov Bengkulu Komitmen Diselesaikan

Radarkoran.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu berkomitmen untuk segera menyelesaikannya persoalan 33 ASN (Aparatur Sipil Negara) yang terdampak pemblokiran data oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat kembali memperoleh hak-hak mereka, termasuk kenaikan pangkat yang tertunda hampir empat tahun.

Hal demikian ditegaskan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Hewan Antoni saat menerima audiensi Forum ASN Pemprov Bengkulu yang terdampak pemblokiran data oleh BKN di Ruang Rapat Lantai III Setda Provinsi Bengkulu pada Rabu, 19 Maret 2025.

"Kita sudah menerima ASN yang datanya diblokir oleh BKN. Jadi kita akan bergerak cepat dan secepatnya bertemu BKN, tanpa bertele-tele. Ini harus segera kita diselesaikan," tegas Hewan Antoni.

Ia menambahkan, pemerintah daerah, termasuk Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, memberikan perhatian serius terhadap permasalahan ini. Hal ini dilakukan mengingat bahwa ASN adalah ujung tombak pelayanan masyarakat, sehingga penyelesaian masalah ini penting demi menjaga kinerja ASN serta kelancaran pelayanan publik.

"Jika mereka terhambat secara administratif, tentu akan berdampak pada semangat kerja dan kualitas pelayanan. Kita ingin semua ASN bekerja dengan nyaman tanpa kendala birokrasi seperti ini," imbuhnya.

BACA JUGA:Ada Peningkatan Kebutuhan Masyarakat, BI Perwakilan Bengkulu Optimalkan Layanan Penukaran Uang

Lebih jauh, dalam waktu dekat ini, Gubernur atau Sekda Provinsi Bengkulu akan langsung berkoordinasi dengan pihak BKN untuk mencari solusi terbaik atas persoalan ASN yang datanya diblokir oleh BKN tersebut, serta memastikan hak-hak ASN yang terdampak dapat dipulihkan, dan menyelesaikan persoalan ini hingga tuntas.

"Secepatnya kita akan bertemu BKN. Ini harus segera kita diselesaikan," ujar Herwan Antoni. 

Sementara itu, salah satu ASN yang mengalami pemblokiran data, Ade Iswadi mengungkapkan, terkait pemblokiran data oleh BKN tersebut sebelumnya sudah diusahakan untuk diselesaikan oleh dirinya dan rekan-rekannya, termasuk berkoordinasi langsung dengan BKN. Namun, hingga kini belum ada titik terang dan penyelesaian.

"Untuk itu, kami sangat berterima kasih atas perhatian Pak Gubernur dan Pak Sekda yang mau membantu kami menyelesaikan masalah ini. Kami berharap bisa segera tuntas," ujarnya.