Ini Aspirasi Masyarakat Bengkulu Hasil Reses Perdana DPRD Provinsi Bengkulu Tahun 2025

Radarkoran.com - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu telah melaksanakan kegiatan reses atau menjaring aspirasi masyarakat perdana di masa persidangan I tahun 2025 tertanggal 19-24 Februari 2025 lalu. 

Kegiatan reses yang merupakan penyaringan aspirasi masyarakat oleh anggota dewan di daerah konstituen masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) ini menjadi reses perdana anggota DPRD Provinsi Bengkulu periode 2024-2029. 

"Reses merupakan instrumen penting yang harus dilaksanakan anggota DPRD dan aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan tersebut merupakan amanat yang harus diperjuangkan anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat," kata Juru Bicara (Jubir) DPRD Provinsi Bengkulu, Herwin Suberhani, saat menyampaikan hasil laporan reses anggota dewan dalam Rapat Paripurna pada Senin, 24 Maret 2025 di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Provinsi Bengkulu. 

Dalam penyampaiannya, terdapat beberapa aspirasi masyarakat yang dirangkum dan perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

Di bidang pembangunan, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota melalui OPD terkait kiranya memprioritaskan aspirasi masyarakat dalam hal pembangunan, perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan baik jalan provinsi maupun jalan lingkungan, jalan sentra produksi, jembatan, pembangunan turab, drainase, pelapis tebing, tanggul sungai, irigasi, pembangunan tiang listrik dan penerangan jalan umum untuk mengurangi tingkat kerawanan, sarana pertanian, sarana air bersih, sarana pendidikan, tempat ibadah, fasilitas keolahragaan, sarana kebersihan dan pengembangan jaringan internet dan telekomunikasi. 

Lalu bantuan pembangunan bronjong di dekat daerah aliran sungai (DAS) untuk melindungi tepi sungai dari erosi dan longsor serta memperkuat struktur tanah disekitarnya.

Serta masyarakat pesisir pantai mengharapkan agar pemerintah membangun pemecah gelombang (Breakwater) di setiap titik rawan terjadinya gelombang besar dan juga pemasangan penahan gelombang (revetment) di sepanjang bibir pantai yang dekat pemukiman warga, mengingat besar sekali manfaatnya, dan juga provinsi bengkulu rawan akan bencana tsunami. 

Selanjutnya di bidang ekonomi, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota diminta untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan men-droping bibit unggul untuk tanaman, perikanan dan ternak.  Bantuan pengadaan rumah sarang ikan yang baru, mesin alat tangkap ikan dan sampan kecil kepada para nelayan. Lalu adanya kesulitan yang sampai saat ini masih dirasakan masyarakat adalah kelangkaan dan mahalnya pupuk bersubsidi. 

BACA JUGA:Sampaikan LKPJ Gubernur 2024, Wagub Mian Optimis Realisasi PAD 2025 Meningkat

"Pemerintah diharapkan turut mengontrol harga kebutuhan pokok yang sering mengalami kenaikan harga sehingga banyak masyarakat yang merasa kesulitan," kata Herwin dalam penyampaiannya. 

Kemudian, perlunya bantuan modal bagi para nelayan dan petani, sehingga dapat mengembangkan usaha dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya bantuan dana, peralatan, pembinaan dan pelatihan serta media promosi untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Serta perlunya pendirian pabrik pengolah bahan pangan seperti pabrik tepung ikan

Selanjutnya di bidang pemerintahan, pentingnya perbaikan dan peningkatan pelayanan pada kantor pelayanan publik, adanya sinergi antar pihak dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Lalu pemerintah mengadakan sosialisasi mengenai ketetapan atau peraturan-peraturan baru yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, serta pemerintah dapat merealisasikan dari setiap pengajuan proposal masyarakat yang telah disampaikan dan memberikan informasi yang lugas agar memudahkan masyarakat mendapatkan bantuan sesuai prosedur yang ditetapkan. 

"Masyarkat juga meminta pemerintah provinsi dapat memperbanyak program padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja, agar dapat pengangguran dan kemiskinan mengurangi tingkat," kata Herwin.