Pemkab Bengkulu Tengah Berwacana Menjalin PKS dengan PLN

Radarkoran.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) berwacana menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak PLN. Perjanjian kerja sama ini dalam rangka menjalankan salah satu program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati, Drs. Rachmat Riyanto-Tarmizi, S.Sos. 

Terkait wacana tersebut, Kepala BKD Bengkulu Tengah, Lili Trianti, S.Sos melalui Kabid Pendapatan, Dessy Aprianti, SH menerangkan, perjanjian kerja sama atau PKS ini sebagai tindaklanjut salah satu program 100 hari Bupati dan Wakil Bupati, yakni program Bengkulu Tengah Berbinar. 

"Iya, salah satu program bupati adalah Bengkulu Tengah Berbinar. Dalam program Berbinar ini, dengan melaksanakan MoU atau kerja sama dengan PLN. Saat ini kami sedang menyusun konsep perjanjian kerja sama yang akan dijalin tersebut," sampainya. 

Dengan adanya perjanjian kerja sama ini ke depan Bengkulu Tengah akan mempunyai ULP PLN sendiri. Mengingat selama ini kebutuhan listrik di Bengkulu Tengah masih menumpang dari Kota Bengkulu, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Bengkulu Utara.

Karena itu pula, serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan tidak maksimal lantaran harus berbagi dengan daerah-daerah tersebut. Kemudian

Bupati Rachmat Riyanto memang sudah menargetkan Bengkulu Tengah harus sudah memiliki ULP sendiri. 

BACA JUGA:Disdukcapil Surati OPD, Tanyakan Progres ASN Berdomisili dan KTP Bengkulu Tengah

"Kalau selama inikan Bengkulu Tengah masih menumpang dengan daerah-daerah lain terkait kebutuhan listrik. Ya karena masih menumpang PAD yang kita dapatkan menjadi tidak maksimal," terangnya. 

Terpisah, Plt. Kepala Bappeda Bengkulu Tengah, Hertoni Agus Satria, ME mengatakan, pembangunan program ULP PLN sendiri di Bengkulu Tengah adalah salah satu program 100 kerja Bupati dan Wakil Bupati. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan listrik di wilayah Bengkulu Tengah, yang selama ini masih mengandalkan layanan dari tiga daerah lain. 

Dengan kondisi yang ada ini, selama ini kerap terjadi penanganan gangguan listrik yang lambat, karena tidak ada unit khusus yang menangani permasalahan kelistrikan secara langsung di daerah ini. Bukan itu saja, lantaran Bengkulu Tengah yang masih menumpang di tiga daerah, membuat dari Pajak Penerangan Lampu Jalan tidak bisa dipungut secara optimal.  

"Kalau nanti sudah memiliki ULP sendiri maka untuk PAD Pajak Penerangan Lampu Jalan bisa kita pungut dengan maksimal, dan tidak harus berbagi seperti yang selama ini kita terima," paparnya.