Pemkab Rejang Lebong Optimalkan Perencanaan Penganggaran

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Faeshol Cahyo Nugroho (tengah) saat diwawancarai usai mengikuti kegiatan entry meeting--GATOT/RK
Radarkoran.com - Dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan efektivitas penganggaran, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan entry meeting perencanaan dan penganggaran daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Kamis, 24 April 2025.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Faeshol Cahyo Nugroho mengatakan, entry meeting dilakukan dalam upaya melihat dan mengevaluasi kualitas perencanaan penganggaran di lingkungan Pemkab Rejang Lebong.
"Kita melihat apa kelemahannya dan berikan rekomendasi perbaikannya," kata Faeshol saat diwawancarai usai kegiatan.
BPKP selaku pengawas Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran fokus membantu pencapaian visi misi bupati dan wakil bupati, serta membantu mencapai tujuan strategis mereka.
"Dalam hal ini pak bupati juga sudah berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi kita dan beliau juga ingin program dilingkungan Pemkab Rejang Lebong dapat dikawal. Kami pastikan siap kawal persama inspektur inspektorat Rejang Lebong," sampai Faeshol.
BACA JUGA:Bupati Fikri Wacanakan Pengajian Rutin di Rumah Dinas
Lebih jauh dikatakan Faeshol, dalam entry meeting yang dilakukan, difokuskan pada evaluasi terhadap program-program prioritas, program penting dan urgen, hingga program strategis.
"Untuk yang detailnya ada pihak inspektorat. Kita selalu berkoordinasi dengan inspektorat, karena mereka mempunyai kapabilitas yang sama. Jadi kita bagi tugas saja mana yang dilakukan pengawasan inspektorat dan mana yang kita lakukan," ujarnya.
Faeshol menambahkan, adanya keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengawasan dan pendampingan membuat pihaknya akan membentuk tim pengawasan bersama pihak terkait lainnya. Tim ini akan mengoptimalkan pendampingan dan pembinaan dalam penguatan manajemen risiko dan perencanaan penganggaran pemerintah daerah.
"Kita akan bentuk tim. Biasanya kita akan selektif karena keterbatasan SDM kita. Nanti tergantung komunikasi kita dengan bupati dan inspektorat untuk melihat mana yang dikawal," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rejang Lebong, Khirdes Lapendo Pasju, S.STP,.M.Si mengatakan, pihaknya memastikan perencanaan penganggaran dilakukan dengan optimal. Serta berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan melakukan perbaikan perencanaan anggaran.
"Ada lima sektor yang dievakuasi dari fokus pengawasan yang dilakukan yakni kemiskinan, staunting, pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan UMKM," kata Khirdes.
Ia menambahkan, dari segi evaluasi perencanaan sudah dilakukan oleh pihak BPKP dan jajaran terkait pada bulan Februari 2025 lalu. Dan hari ini dilakukan exit meeting untuk menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kedepannya.
Khirdes menyebut, evaluasi yang disampaikan BPKP lebih menekankan perencanaan akan program dan kegiatan yang berkualitas dibandingkan dengan kuantitas. Sehingga ada beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.