Kapal Keruk Tak Kunjung Datang, Dewan Pertanyakan Progres Pengerukan Alur

Kawasan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu--GATOT/RK
Radarkoran.com - Percepatan pengerukan pendangkalan alur pelayaran di kawasan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu hingga saat ini belum menunjukkan progres yang maksimal dan hasilnya dinilai tak sesuai dengan ekspektasi awal.
Disisi lain, PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu sebagai pihak yang melakukan kegiatan pengerukan belum mampu melakukan upaya pengerukan dengan maksimal. Bahkan wacana untuk mendatangkan kapal keruk berkapasitas besar awal bulan ini, namun sampai saat ini belum kunjung datang.
Menyikapi kondisi yang ada, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, SE mempertanyakan progres pengerukan alur yang dilakukan pihak Pelindo. Dirinya menilai, meskipun Pelindo sejauh ini terus melakukan pengerukan secara intens, tapi progresnya masih diluar ekspektasi.
"Sampai sekarang aktivitas keluar masuk kapal ke area pelabuhan Pulau Baai, seperti Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Pulo Tello, sampai sekarang belum kunjung bisa dilakukan," sesal Teuku.
Ia menuturkan, kondisi pendangkalan alur pelabuhan memberikan dampak yang krusial terhadap perekonomian daerah. Sebagai contoh, ada berton-ton pisang dari Pulau Enggano dibuang masyarakat ke laut lantaran tidak bisa diangkut ke daratan Provinsi Bengkulu.
BACA JUGA:Jumlah Penganguran di Bengkulu Meningkat
"Kondisi ini tentunya melemahkan ekonomi masyarakat Enggano. Mereka yang mendiami salah satu pulau terdepan di Indonesia tersebut, sekarang ini tidak lagi memiliki uang untuk membeli kebutuhan pokok mereka," tutur Teuku yang merupakan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Dampak lainnya akibat pendangkalan alur ini seperti meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak ada lagi aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Kemudian terhentinya ekpor batubara dan komoditas lainnya dari Bengkulu.
"Kondisi ini juga dapat menyebabkan kebutuhan masyarakat membengkak, karena ongkos angkut menjadi lebih besar dan lainnya," imbuh Teuku.
Lebih lanjut, Teuku menegaskan, jika Pelindo tidak sanggup menuntaskan persoalan pendangkalan alur di kawasan Pelabuhan Pulau Baai tersebut, sebaiknya angkat bendera putih dan menyerahkan pengelolaan pelabuhan ke Pemprov Bengkulu.
"Pemprov Bengkulu selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah, pastinya siap meminta bantuan pada Presiden dan Kemenhub ketika pengelolaan pelabuhan Pulau Baai diserahkan," ujar Teuku.