BKD Bengkulu Tengah Gandeng UNIB, Apa yang Dikerjakan?

Radarkoran.com - Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Bengkulu Tengah menggandeng Universitas Bengkulu (UNIB). BKD Bengkulu Tengah bekerja sama dengan UNIB sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah tersebut. 

Sebelumnya, BKD Bengkulu Tengah mendata potensi pajak daerah dari sektor pajak restoran dan pajak reklame. Saat ini BKD berupaya meningkatkan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BKD Bengkulu Tengah, Lili Trianti, S.Sos melalui Kabid PBB dan BPHTB, Febriansyah, A.Ks, MM.

Ia mengatakan, salah satu langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan PBB adalah kerja sama dengan pihak UNIB. Terkait wacana ini, BKD telah melaksanakan rapat bersama Pj. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bengkulu Tengah, Hendri Donal, SH, MH dan tim tenaga ahli dari UNIB. 

"Kami sudah menggelar rapat bersama tim teknis dari UNIB. Rapat ini dilakukan untuk membahas terkait rencana kerja sama yang akan dilakukan serta langkah-langkah konkret optimalisasi PBB yang akan dilakukan kedepannya," terang Febriansyah.

Dia melanjutkan, BKD Bengkulu Tengah akan menyerahkan data awal kepada tim dari UNIB. Kemudian Tim UNIB akan melakukan proyeksi guna melihat potensi peningkatan PBB, terutama dari objek-objek baru yang sebelumnya belum tergarap, khususnya di desa-desa.

BACA JUGA: DP3AP2KB Benteng: Ada 3 Kasus Asusila dari Januari 2025

"Kami akan mengoptimalkan pendapatan PBB dari wilayah pedesaan. Nanti tim dari UNIB akan mendata terkait objek pajak yang belum terdapat sebagai wajib PBB," papar Febriansyah.

Dia juga menuturkan, pada tahun 2025 ini, Bidang PBB dan BPHTB Bengkulu Tengah ditargetkan penerimaan dari pajak PBB sebesat Rp 11,3 miliar, atau naik sekitar Rp 500 juta kalau dibandingkan target tahun sebelumnya. Sedangkan saat ini, ada dua penyumbang terbesar masih berasal dari sektor jalan tol Bengkulu-Taba Penanjung dan PLTA Musi. 

"Kami melihat masih banyak potensi yang belum tergali, terutama dari tanah-tanah di kawasan pedesaan yang belum memiliki NOP (Nomor Objek Pajak) atau belum terdaftar sebagai wajib pajak. Harapannya, setelah terdata dan ditetapkan sebagai objek pajak, para pemilik bersedia membayar pajak. Ini tentunya akan menjadi tambahan potensi besar bagi PAD Bengkulu Tengah kedepannya," demikian Febriansyah.