4 Bulan Belum Gajian, Perangkat Desa di Benteng Terdesak Utang

Perangkat desa di sejumlah desa di Kabupaten Bengkulu Tengah mengaku sudah empat bulan belum gajian. --FOTO/ILUSTRASI
Radarkoran.com - Perangkat desa di sejumlah desa di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) meradang. Apa pasal? Mereka hingga 4 bulan belum gajian. Tentu kondisi ini berdampak langsung terhadap perekonomian keluarga. Bahkan ada perangkat desa yang mengaku sudah terdesak utang. Sementara itu, kebutuhan ekonomi keluarga masih terus berjalan.
Kondisi di atas disampaikan oleh Susilowati, salah seorang perangkat desa di Benteng. Menurut dia, mayoritas perangkat desa di daerah tersebut saat ini sedang terlilit utang. Hal tersebut terjadi karena banyak diantara perangkat desa di Benteng tidak memiliki sumber penghasilan lain selain gaji perangkat desa.
"Jangan ditanya lagi mas, kalau soal utang dan tunggakan. Pasti semuanya punya, termasuk saya. Kondisi saat ini sangat menyulitkan kami, terutama kami yang sepenuhnya bergantung pada gaji perangkat desa," sampai Susilowati.
"Untuk yang suami atau istrinya yang memiliki pekerjaan sampingan, mungkin masih bisa bertahan, itu pun tidak pasti, baru sebatas mungkin. Apalagi yang
yang tidak punya pemasukan lain, tentu lebih parah lagi kondisi ekonominya. Terus terang saja kami harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar utang, sedangkan gaji sebagai perangkat desa sudah empat bulan belum cair," sesalnya.
BACA JUGA: Pemeriksaan Kesehatan H-3, Bengkulu Tengah Siapkan 703 Hewan Kurban
BACA JUGA:Diusulkan ke Pusat, Pembangunan 4 Jembatan di Bengkulu Tengah Butuh Rp 53 Miliar
Dia melanjutkan, lebih memprihatinkan lagi ketika gaji akhirnya dibayarkan, jumlahnya pun tidak sesuai. Ia mengaku pernah mengalami situasi di mana gaji yang seharusnya dibayarkan untuk empat bulan, ternyata hanya dibayarkan dua bulan saja.
"Bagaimana bisa bertahan kalau kondisinya seperti ini, sulit rasanya kalau kondisi gaji terus-menerus seperti ini. Sudah telat yang dibayar pun tidak penuh. Karena itu, kami sangat berharap pemerintah daerah segera mengambil kebijakan, tapi yang adil bagi kami. Jangan kewajiban kami dituntut, tapi hak kami tidak dipenuhi," ujarnya.
Di tempat lain, keluhan senada juga diutarakan oleh perangkat desa lainnya, yang minta namanya tidak disebutkan. Dia mengatakan, bahwa keterlambatan gaji sangat berdampak langsung terhadap perekonomian keluarganya. Bahkan dia mengaku tidak tahu harus begaimana menutupi kebutuhan keluarganya.
"Harus bagaimana? Saya sudah tidak tahu lagi. Anak saya sekolah di pesantren, ya belum bisa saya kirimkan uang sekolah. Kebutuhan di rumah saja masih kurang, harga bahan pokok terus meningkat. Sementara gaji sebagai perangkat desa belum cair-cair," lirihnya.
Dia menambahkan, nilai uang saat ini terasa sangat kecil, bahkan seratus ribu rupiah saja nyaris tak berarti ketika digunakan memenuhi kebutuhan harian.
"Apalah lagi kalau tidak ada uang sama sekali, karena gaji belum cair. Semoga ada titik terang. Kami hanya ingin hak kami dipenuhi. Kalau seperti ini secara terus menerus, tentu akan menghambat kami dalam menjalankan tugas sebagai perangkat desa," ucapnya mengakhiri.