Gubernur Helmi Hasan Tekanan Kebijakan Berorientasi Hasil Nyata untuk Rakyat

Radarkoran.com - Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE menekankan pentingnya setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah harus berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan langsung masyarakat Bengkulu dengan program "Bantu Rakyat".

Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bengkulu yang digelar di Desa Riak Siabun, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma baru-baru ini. 

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Helmi Hasan menekankan akan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mengoptimalkan program pro rakyat 

"Kita ingin setiap kebijakan yang kita buat itu berdampak langsung bagi masyarakat Bengkulu. Baik itu soal BBM, pelabuhan, izin tambang, atau pangan, semuanya harus diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan rakyat," tegasnya.

Disisi lain, Gubernur Helmi juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu dan kabupaten/kota yang selama ini terus menjalin sinergi dan memberikan dukungan terhadap pembangunan di Provinsi Bengkulu.

BACA JUGA: Salat Idul Adha di MRBI, Gubernur Helmi Hasan Sampaikan Pesan Ini

BACA JUGA:Presiden Prabowo Kurban 11 Ekor Sapi di Bengkulu

"Terima kasih kepada jajaran Forkopimda yang terus solid mendukung langkah-langkah pembangunan di Bengkulu. Ini adalah kerja bersama, bukan kerja satu pihak," ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Mardiyono turut menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Bengkulu maupun pemerintah kabupaten/kota.

Ia memastikan jika pihak kepolisian siap berkolaborasi alam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung program strategis, termasuk di bidang ketahanan pangan serta pengawasan distribusi BBM dan pertambangan. 

"Kami di jajaran kepolisian siap bersinergi dengan Pemprov Bengkulu," ujar Kapolda.

Untuk diketahui, dalam rapat tersebut dibahas sejumlah isu strategis yang menyangkut kepentingan publik, antara lain ketersediaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM), progres pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai, optimalisasi penerimaan pajak kendaraan melalui kebijakan opsen, serta evaluasi perizinan perusahaan tambang.