Dana Insentif Karbon Rp 11 Miliar Belum Disalurkan

Radarkepahiang.bacakoran.co - Lembaga perantara atau dikenal dengan NGO (Non Governmental Organization) menyebut belum menerima penyaluran dana insentif karbon dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPDLH). 

Dana insentif karbon yang diterima Provinsi Bengkulu itu untuk program Polu Net Sink 2030.

"Sampai hari ini belum satupun uang yang sudah disalurkan oleh lemtara (Lembaga Perantara), atau dari BPDLH ke 9 lembaga yang ada," tutur Direktur Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Adi Jonedi.

Ia menyebut, 9 lembaga perantara sebelumnya telah melakukan seleksi Pentas Lemtara atau penilaian uji tuntas lembaga perantara yang dilakukan BPDLH bersama banyak NGO lainnya sebagai bahan pertimbangan dijadikan lembaga perantara program insentif karbon.

"Waktu itu tahun 2021 banyak NGO yang diundang untuk mengikuti seleksi, salah satunya Warsi. Nah sampai pada akhirnya Warsi itu ditetapkan satu dari sembilan lemtara yang telah melewati seleksi. Para Lemtara ini nanti akan berperan dalam penyaluran dana-dana dari PBDLH karena secara kapasitas sudah diuji," tutur Adi.

Walaupun sudah diuji, Adi menyebut para Lemtara ini juga nantinya harus dilakukan open bidding terlebih dahulu untuk penyaluran dana dari BPDLH untuk wilayah tertentu. Artinya tidak menutup kemungkinan satu Lemtara mengakomodir satu daerah saja.

"Sebanyak 9 Lemtara ini nantinya kan ikut bidding, jadi bukan otomatis Warsi akan jadi Lemtara di Bengkulu, Jambi maupun di Sumatera Barat. Walaupun itu sebenarnya wilayah-wilayah kerja Warsi gitu. Jadi BPDLH akan tetap open bidding dari 9 atau ada tambahan baru dari 9 Lemtara yang sudah melakukan uji tuntas kapasita lembaga," imbuhnya.

BACA JUGA:Provinsi Bengkulu Dapat Dana Insentif Karbon Rp 11 Miliar

Lebih jauh ditambahkan Adi, daerah yang sudah ada kemajuan dalam penyaluran insentif karbon program Polu Net Sink 2030 yakni Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) karena sudah ada proses negosiasi dana dari World Bank bersama kemitraan yang ada di Pemprov Kaltim untuk menjadi lembaga perantara di provinsi tersebut.

"Sedangkan yang lain itu belum ada, termasuk dari KKI Warsi belum ada sama sekali ikut bidding atau ikut dalam proses menyalurkan dana sejak 2021," tutupnya.

Diketahui, program Indonesia's Folu Net Sink 2030 adalah sebuah program yang ingin dicapai melalui penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi di mana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi.

Upaya mengurangi emisi rumah kaca di Indonesia akan dilakukan dari lima sektor, yakni sektor energi, limbah, industri, pertanian, dan kehutanan dan penggunaan lahan lainnya atau Folu. Daerah-daerah yang memiliki potensi kontribusi terhadap sektor-sektor tersebut akan dialokasikan anggaran ata insentif karbon.

Provinsi Bengkulu sendiri dana penurunan emisi karbon dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI sebesar USD 727.255  atau sekitar Rp 11 miliar lebih. Penyaluran anggaran insentif karbon tersebut melalui program dengan menggunakan lembaga perantara atau NGO.