Evaluasi Hasil Seleksi PPPK Tahap I, Dugaan Maladministrasi Sejumlah Peserta Mencuat

Radarkoran.com - Hasil sementara evaluasi hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I formasi tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong dilaksanakan, ditemukan adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh sejumlah peserta dan keterlibatan peserta dalam politik praktis saat Pilkada 2024.

Adapun, untuk temuan maladministrasi  mencuat di dua instansi, yakni Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong, Reko Haryanto, S.Sos, M.Si, menyampaikan bahwa beberapa berkas pendaftar ditemukan tidak sesuai aturan, bahkan ada indikasi manipulasi data oleh peserta yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi.

"Memang ada beberapa temuan maladministrasi, terutama di Dinas Kesehatan dan Dikbud. Namun jumlah pastinya belum bisa kami sampaikan karena masih dalam tahap verifikasi," ujar Reko.

Reko menjelaskan bahwa pemeriksaan administrasi hampir rampung, dan tinggal menyisakan verifikasi terhadap peserta dari Kelurahan Turan Lalang, Kecamatan Lebong Selatan. 

BACA JUGA:Sebelum Ditindak, Bupati Fikri Minta PPPK TMS Mundur Sukarela

BACA JUGA:Kurun 6 Bulan, Penerimaan PKB di Kabupaten Lebong Capai Rp 2 Miliar

"Seluruh berkas dari 616 calon PPPK yang dinyatakan lolos tahap satu akan diserahkan kepada Bupati Lebong untuk penentuan selanjutnya," tambahnya.

Tak hanya maladministrasi, Reko juga mengingatkan bahwa tahap selanjutnya adalah penyelidikan keterlibatan peserta dalam politik praktis saat Pilkada 2024. BKPSDM membuka saluran aduan bagi masyarakat melalui WhatsApp di nomor 0822-8017-1518 dengan format #lapor disertai bukti kuat berupa foto atau video.

"Jika terbukti terlibat politik praktis, maka calon tersebut bisa dibatalkan dan tidak akan menerima SK pengangkatan," singkat Reko.