Program Cetak Sawah di Rejang Lebong Bakal Libatkan TNI

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Rejang Lebong, Achmad Syafriansyah--GATOT/RK
Radarkoran.com - Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong saat ini tengah melakukan persiapan program cetak sawah baru seluas 800 hektare. Saat ini sudah ada sekitar 376 hektare lahan yang sudah siap untuk dilakukan pengerjaan.
Lahan-lahan yang sudah siap tersebut berada di Desa Tanjung Gelang, Kecamatan Kota Padang seluas 360 hektare dan di Desa Sukarami Kecamatan Bermani Ulu dengan luas 16 hektare.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Rejang Lebong, Achmad Syafriansyah mengatakan jika proses cetak sawah seluas 800 hektare tersebut akan dilakukan secara bertahap oleh anggota TNI dari Korem 041 Garuda Emas (Gamas) Bengkulu.
"Pemprov Bengkulu sudah MoU dengan Korem, nantinya pihak Korem yang menurunkan pelaksanaan tugas ke Kodim," ujarnya.
BACA JUGA:Lepas Kirab Grebeg Suro Jaranan 2025, Bupati Fikri Dorong Event Lebih Besar
Selain cetak sawah, pembangunan irigasi di Desa Tanjung Gelang sebagai tahap awal dari pengairan program cetak sawah juga akan melibatkan pihak TNI untuk pengerjaannya bersama dengan masyarakat sekitar atau menggunakan sistem swakelola.
Untuk irigasi tersebut, Achmad menyebut telah dialokasikan pemerintah pusat yang diturunkan ke Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan nilai Rp 2,5 miliar. Dari jumlah anggaran tersebut, sebesar Rp 2,2 miliar akan digunakan untuk pembelian pipa yang akan mengalirkan air yang bersumber dari Sungai Buluan yang berada di kawasan hutan lindung Bukit Balai Rejang menuju desa Tanjung gelang.
"Pelaksanaan irigasi itu kita tidak menggunakan kontaktor, kita bekerjasama dengan TNI. Pak Dandim sudah komitmen akan membantu pembuatan saluran irigasi tersebut bersama dengan swadaya masyarakat," jelasnya.
Lebih jauh dikatakan Achamd, pengerjaan cetak sawah ini ditargetkan akan mulai dikerjakan pada akhir bulan Juli ini. Dengan perkiraan pemasangan pipa irigasi dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.
"Cetak sawah, untuk sementara ini petunjuk anggarannya di provinsi langsung ke penyedia, kalau pelaksana fisiknya pihak TNI maka anggaran langsung ke TNI," tutupnya.