Pemprov Bengkulu Periksa Pajak Puluhan Kendaraan Dinas

Radarkoran.com - Sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor aset daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melakukan pengecekan terhadap puluhan kendaraan dinas, baik mobil maupun motor dinas yang dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis, 31 Juli 2025.

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu, Riki Hiriantoni, mengatakan jika kegiatan pemeriksaan pajak kendaraan dinas tersebut merupakan instruksi langsung dari Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, sebagai bentuk keteladanan aparatur sipil negara (ASN) dalam membayar pajak dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Sesuai dengan arahan Pak Gubernur kita lakukan pemeriksaan pajak tersebut. Pajak kendaraan adalah salah satu sumber utama PAD. Maka dari itu, ASN sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan harus menjadi teladan dalam kepatuhan pajak. ASN adalah duta pajak," sampainya. 

BACA JUGA:Meresahkan dan Merugikan, Pelaku Pencurian Meteran PDAM di Bengkulu Tengah Diburu Polisi

Lebih jauh, dari pemeriksaan yang dilakukan, ketika ditemukan kendaraan dinas milik Pemprov yang terbukti menunggak pajak, maka akan dikenakan sanksi berupa penempelan stiker penunggak pajak.

"Untuk kendaraan yang tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya, akan dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan. Dan kendaraan mati pajak, baik roda empat maupun roda dua, yang tidak sesuai peruntukan, akan ditempeli stiker penunggak pajak," imbuh Riki.

Selain pemeriksaan, kendaraan dinas yang dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Pemprov Bengkulu juga menyediakan layanan Samsat Keliling di lokasi pemeriksaan, khusus bagi kendaraan yang ingin langsung melunasi kewajiban pajaknya.

"Bagi kendaraan dinas yang ingin membayar pajak, bisa langsung melalui Samsat Keliling yang kami siapkan. Namun, untuk kendaraan yang mengganti nomor polisi, proses pembayarannya baru bisa dilakukan sore hari setelah seluruh data direkap," ujar Riki.

Dengan upaya yang dilakukan oleh Pemprov Bengkulu tersebut, diharapkan tingkat kepatuhan pajak kendaraan dinas dapat meningkat, sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat luas untuk ikut serta dalam mendukung pembangunan daerah melalui pembayaran pajak tepat waktu.