Bupati Fikri Tekankan Pentingnya Langkah Strategis APKASI Atasi Permasalahan Daerah

Radarkoran.com - Bupati Rejang Lebong, H. M. Fikri Thobari, SE, MAP, menekankan pentingnya langkah dan peran strategis dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dalam menyikapi permasalahan di daerah. 

Hal demikian ditekankan Bupati Fikri saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Koordinator Wilayah (Korwil) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Kantor Sekretariat APKASI, Bellagio Boutique Mall, Jakarta Selatan pada Rabu, 30 Juli 2025.

Pelaksanaan Rakor yang tertuang dalam surat resmi bernomor 280/ADM/DP-APKASI/VII/2025 tertanggal 24 Juli 2025 dan ditandatangani langsung ketua Umum APKASI, Bupati Lahat Bursah Zarnubi. 

Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa peran Korwil APKASI sangat penting dalam memperkuat komunikasi antara pusat dan daerah, serta menjadi penghubung kebijakan dan aspirasi antaranggota APKASI di tingkat provinsi.

BACA JUGA:2 Peserta Lulus PPPK di Rejang Lebong Mengundurkan Diri, Satu Meninggal Dunia

"Korwil APKASI memiliki peran yang sangat strategis dalam menghimpun berbagai permasalahan daerah serta mendiseminasikan informasi dan kebijakan pemerintah kepada seluruh anggota di tingkat provinsi,” ujar Bupati Fikri yang merupakan Ketua Korwil APKASI Bengkulu.

Lebih jauh, forum Rakor tersebut juga menjadi wahana tukar gagasan, pengalaman, dan solusi pembangunan antarwilayah. Untuk itu, kegiatan rapat koordinasi ini diikuti oleh seluruh Koordinator Wilayah APKASI dari berbagai provinsi.

BACA JUGA:Temui Sekjen Kemensos, Bupati Fikri Serahkan Usulan Lokasi Sekolah Rakyat

"APKASI menekankan pentingnya kehadiran langsung para kepala daerah anggota APKASI tanpa perwakilan, mengingat strategisnya pembahasan dan pengambilan keputusan yang akan dilakukan," katanya. 

Selain itu, pelaksanaan Rakor tersebut juga menjadi ruang untuk membahas pengembangan potensi lokal di bidang ekonomi, sosial budaya, dan komoditas unggulan daerah, serta mendorong terciptanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan kabupaten. Dengan demikian, optimalisasi peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dilakukan secara merata antar wilyah satu dengan yang lainnya.