Serapan APBD Kepahiang Masih Minim, Ini Penyebabnya!

Radarkoran.com-Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang memastikan bahwa saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang tahun 2025 belum terealisasi maksimal. Pasalnya hingga akhir Agustus 2025 lalu, BKD Kepahiang mencatat realisasi APBD Kabupaten Kepahiag tahun ini baru berada pada angka 60 persen saja.

Kepala BKD Kepahiang, Jono Antoni, S.Sos, MM menuturkan bahwa, rendahnya serapan APBD di Kabupaten Kepahiang ini dilatari karena sejumlah OPD yang memiliki pkerjaan fisik atau infrastruktur masih belum mengajukan pencairan. Menurut Jono, rata-rata OPD yang memiliki alokasi anggaran besar ini baru melakukan pencairan uang muka saja, belum seutuhnya.

"Iya OPD seperti Dinas PUPR, Dikbud, Dinkes dan BPBD belum mencairkan, biasanya akhir tahun mereka ini baru mencairkan secara total," ujar Jono. 

BACA JUGA:PAD Pajak Reklame di Kepahiang Belum Maksimal: BKD Kepahiang Ambil Langkah Ini

Menurut Jono, OPD yang memiliki alokasi dana besar ini menjadi penyebab utama lambannya serapan APBD di Kabupaten Kepahiang. Disinggung apakah hal ini akan berpotensi mengganggu jalannya serapan APBD di instansi lainnya, Jono memastikan bahwa sejauh ini masih dalam kategori kondusif.

"Walupun belum terserap maksimal, namun untuk sekarang ini masih bisa kita kategorikan kondusif. Namun kita tetap mengingatkan seluruh OPD untuk dapat memaksimalkan serapan anggarannya," sambungnya.

Sementara itu terkait dengan serapan anggaran hingga tutup tahun 2025, Jono mengatakan, Pemkab Kepahiang menargetkan serapan total APBD sebesar Rp 93 persen dari keseluruhan APBD Rp 819 Miliar. 

BACA JUGA:Sebabkan Kebocoran PAD, Terminal Kepahiang Diaudit Inspektorat: Hitung Kerugian Negara?

Dijelaskan Jono bahwa, jika berkca pada serapan APBD pada tahun 2024 lalu, serapan optiml mencapai 93 persen.

"Berkaca pada tahun sebelumnya, serapan optimal mencapai 93 persen. Ini bukan berarti kita tidak bisa sampai habis serapannya, karena adanya selisih anggaran seperti hasil negosiasi. Tentunya sisa anggaran masuk menjadi silpa untuk tahun depan," demikian Jono.