Fraksi DPRD Rejang Lebong Setujui RAPBD 2026 Dibahas Lebih Lanjut

Radarkoran.com - DPRD Rejang Lebong melaksanakan Rapat Paripurna tahap II Masa Sidang III tahun sidang 2025 dengan Agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2026 pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Rapat paripurna ini menjadi forum penting dalam menyatukan pandangan legislatif dan eksekutif, guna menyusun RAPBD yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong. 

Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi DPRD Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan pandangan umum yang mencakup berbagai masukan dan usulan terkait program kerja dan kebijakan dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Seperti yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDIP, Lidya Marlina, SH, yang menyoroti tingginya belanja pegawai yang mencapai sekitar 60 persen dari total anggaran. 

BACA JUGA:Banyak Anggota Tidak Hadiri Paripurna, Ini Tanggapan Ketua DPRD Rejang Lebong

"Fraksi PDIP meminta Pemkab Rejang Lebong dapat melakukan kajian agar porsi belanja lebih berimbang antara kebutuhan pegawai dan pembangunan," ujarnya.

Sementara itu, dari Fraksi Gabungan PKS, NasDem, PAN, PKB, Golkar, dan Gerindra melalui juru bicara Riki Ahmad meminta pemerintah daerah dapat memperhatikan defisit anggaran dan mengoptimalkan penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk menutup defisit anggaran yang ada.

Selain itu, peningkatan layanan dasar bidang kesehatan, perbaikan distribusi air bersih oleh PDAM, serta percepatan pembangunan sektor pariwisata menuju Rejang Lebong sebagai kabupaten wisata juga jadi sorotan fraksi DPRD Rejang Lebong.

Usai menyampaikan pandangan umum, ketujuh fraksi DPRD Rejang Lebong menyetujui RAPBD tahun 2026 untuk dibahas lebih lanjut. 

Bupati Rejang Lebong, H. M. Fikri Thobari, SE, M.AP, menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi di DPRD Rejang Lebong yang sepakat menerima dan siap membahas RAPBD 2026.

"Hari ini kita sudah sama-sama pendengar pandangan umum fraksi yang disampaikan dua juru berbicara, dari Fraksi PDI Perjuangan dan dari Fraksi gabungan. Pada dasarnya semua yang kemarin kita sampaikan terkait RAPBD tahun 2026, semua fraksi setuju kalau anggaran APBD 2026 itu memang benar-benar untuk kepentingan masyarakat," ungkap Bupati Fikri saat diwawancarai usai kegiatan paripurna. 

Terkait dengan beberapa masukan dan catatan-catatan yang disampaikan fraksi, Bupati Fikri memastikan akan segera ditindaklanjuti bersama dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). 

"Untuk masukan dan catatan yang diberikan, nanti saya akan teruskam kepada TAPD agar bersama-sama melakukan pembahasan dengan banggar DPRD," ujarnya. 

Lebih jauh, Bupati Fikri juga menegaskan bahwa arah pembangunan tahun 2026 akan difokuskan pada efisiensi belanja dan peningkatan layanan publik.