Bahas LKPj 2023, Komisi III DPRD Kepahiang Hadirkan 4 OPD

Radarkoran.com - DPRD Kepahiang maraton membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2023. Melalui Komisi III, DPRD Kepahiang membahasnya bersama dengan 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekaligus. 

Adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Rapat komisi dalam rangka membahas LKPj TA 2023 tersebut dipimpin Ketua Komisi III, Ansori, M. Diterangkannya, masing-masing organisasi perangkat daerah sesuai dengan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPj 2023 tersebut, diminta untuk menjabarkan terkait realisasi anggaran, program hingga kegiatan.

"Komisi III menghadirkan empat OPD sekaligus dalam rangka membahas laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2023, yaitu Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPBD, serta DPMPTSP," ujar Ansori, Selasa 02 April 2024.

BACA JUGA:Bahas LKPj 2023, DPRD Kepahiang Gandeng Tenaga Ahli

Rapat komisi dalam rangka membahas LKPJ 2023, kata Ansori, akan terus berlanjut bersama para organisasi perangkat daerah lainnya yang merupakan mitra komisi III. Nantinya, hasil dari pembahasan LKPj tersebut akan menghasilkan catatan, berupa rekomendasi terhadap kinerja realisasi anggaran, program dan kegiatan organisasi perangkat daerah.

Menurutnya, langkah ini merupakan komitmen serius DPRD Kepahiang dalam memastikan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan harapan memberi catatan dan rekomendasi yang konstruktif untuk evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang di masa yang akan datang, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:April, DPRD Kepahiang Bahas LKPj dan Pembahasan Raperda

"Tentunya harapan kita melalui diskusi ini, di mana fokus utama adalah mencari kendala dan hambatan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran.Sehingga solusi dapat diambil untuk perbaikan ke depan dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran publik secara optimal," pungkas Ansori.