Triwulan I 2024, Rp 296 Miliar Dana Desa Tersalurkan di Bengkulu

Reporter: Gatot Julian |

Editor: Eko Hatmono |

Selasa , 16 Apr 2024 - 10:00

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Bayu Andy Prasetya (kiri) ungkapkan realisasi dana desa triwulan I 2024 cukup baik--GATOT/RK

"Dana desa harus dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Untuk itu, kita minta pemerintah desa juga harus melaporkan penggunaan dana desa kepada masyarakat, sehingga realisasinya dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan desa," tutupnya. (gju)

triwulan i 2024, rp 296 miliar dana desa tersalurkan di bengkulu                            radarkoran.com - kantor wilayah (kanwil) direktorat jenderal perbendaharaan (djpb) provinsi bengkulu mencatat, sebanyak  rp 296 miliar atau sekitar 28 persen dari total pagu rp 1,05 triliun dana desa di wilayah bengkulu telah tersalurkan pada triwulan i (januari-maret) tahun 2024.
kepala kanwil djpb provinsi bengkulu, bayu andy prasetya mengatakan, penyaluran dana desa tersebut menunjukkan progres yang cukup baik karena semua pemerintah daerah (pemda) kabupaten teah berhasil menyalurkan.
"di bulan januari seluruh pemerintah kabupaten di provinsi bengkulu belum sama sekali menyalurkan atau masih kosong penyaluran. di februari juga masih ada beberapa kabupaten yang belum menyalurkan. namun di akhir triwulan i ini sudah disalurkan semuanya dari pemerintah daerah," tutur bayu.
bayu menuturkan, pada bulan februari lalu terdapat 3 kabupaten di bengkulu yang belum menyalurkan dana desa tahap i tahun 2024. meski tenggat waktu pencairan tahap i ini cukup lama yakni 15 juni 2024 mendatang, ia minta agar semua pemda dapat segera merealisasikan dana desa yang dimiliki di masing-masing pemda. 
"untuk 3 kabupaten ini kita sudah kami berikan imbauan agar segera menyalurkan dana desa pada akhir maret. alhamdulillah sudah tersalurkan," ungkapnya.
bayu menyebut, pemerintah kabupaten dapat melakukan percepatan realisasi dana desa. pasalnya, untuk  pencairan dana desa di tahun ini lebih simpel dan mudah dibanding tahun sebelumnya, yakni hanya dicairkan 2 tahap. begitu pula dengan bantuan langsung tunai (blt) dana desa, yang juga lebih fleksibel yakni hanya 25 persen. 
"jadi tidak ada alasan dan kesulitan dalam melakukan pencairan. apalagi syarat pencairan lebih mudah dari tahun lalu," imbuhnya.
lebih jauh dikatakan bayu, setiap daerah memiliki alokasi penyaluran dana desa berbeda-beda. hal itu ditentukan berdasarkan distribusi jumlah penduduk yang ada di wilayah bersangkutan. penggunaan dana desa ini utamanya harus dimanfaatkan untuk mewujudkan ketahanan pangan serta sebagai salah satu langkah untuk mencegah peningkatan angka inflasi daerah.
"jadi kita harapkan para desa bisa memanfaatkan dana desa ini dengan baik, salah satunya porsi minimal 20 persen untuk ketahanan pangan agar benar-benar coba dilakukan," sampainya.
adanya alokasi dana desa ini juga akan menimbulkan efek perputaran fiskal di tingkat desa yang juga akan lebih meningkat. sehingga semua pemegang diharapkan dapat memegang komitmen untuk bisa bertanggung jawab untuk segera melakukan pencairan dana desa.
"alhamdulilah sejauh ini sudah termanfaatkan lebih dari seperempatnya yakni sudah 28 persen dari pagu anggaran," kata bayu.
diketahui, pada dana transfer ke daerah (tkd) tahun anggaran (ta) 2024, pemerintah pusat telah mengucurkan dana desa di provinsi bengkulu sebesar rp 1,05 triliun. dari alokasi tersebut, bayu mengimbau pemerintah kabupaten dan pemerintah desa agar segera dilakukan percepatan realisasi mulai awal tahun 2024 ini. 
"kita minta agar segera direalisasikan sejak awal tahun. karena kalau tidak direalisasikan kan sayang, dananya akan kembali ke pusat dan tahun anggaran berikutnya lokasi dapat berkurang," tutur bayu. 
selain itu, dirinya juga meminta dan mengingatkan kepada pemerintah desa agar menggunakan dana desa sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang diberlakukan, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa, hingga pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. 
"dana desa harus dikelola dengan baik dan tepat sasaran. untuk itu, kita minta pemerintah desa juga harus melaporkan penggunaan dana desa kepada masyarakat, sehingga realisasinya dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan desa," tutupnya. (gju)