KUA Muara Kemumu Ikut Pelatihan Deteksi Dini Konflik Sosial Keagamaan

Radarkoran.com - Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu mengikuti kegiatan Pelatihan Deteksi Dini Konflik Sosial Keagamaan. Kegiatan ini dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan latihan (Pusdiklat) Jakarta, diikuti langsung Kepala KUA Muara Kemumu, Khoirudin S.Ag dan Ferna Delisi sebagai delegasi dari Gara Kristen.   

Kegiatan Pelatihan ini diselenggarakan selama lima hari dari tanggal 30 April-04 Mei 2024. Kegiatan ini langsung dibuka Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Prof. Dr. H. Suyitni, M.Ag.

Kegiatan ini diikuti seluruh perwakilan KUA kabupaten/kota serta dibagi menjadi berapa gelombang atau angkatan, sehingga dapat terwakili dari seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. 

Kepala KUA Kecamatan Muara Kemumu, Khoirudin menjelaskan, inti dari kegiatan pelatihan ini tidak lain untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar warga. Sehingga warga saling menghormati antar penganut agama, tidak terjadi konflik sosial tentang keagamaan.

"Mari kita hidup rukun dan saling toleransi dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Ya pelatihan yang kita ikuti ini guna mengantisipasi atau mendeteksi dini konflik sosial keagamaan yang ada di masing-masing wilayah tugas KUA," jelas Khoirudin.

BACA JUGA:Kemenag Kepahiang Akselerasi Tranformasi Digital untuk Pelayanan Publik yang Optimal

Pelatihan ini dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan wawasan dan keterampilan, serta kesiapan pada para peserta untuk melakukan deteksi dini konflik sosial yang berdimensi keagamaan dan kebangsaan. Ini diambil karena tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam ranah keagamaan yang banyak bersentuhan dengan persoalan-persoalan sosial, yang berdampak dengan kehidupan keagamaan maupun dalam kehidupan berbangsa.

"Deteksi dini konflik sosial keagamaan menjadi sangat penting, lantaran merupakan gerbang masuk dari program prioritas Kemenag Religiosity Index. Ini menjadi perhatian yang serius dari pemerintah agar penanganan konflik dapat terukur," demikian Khoirudin.