LKPj 2023 Tuntas Dibahas, Ini Rekomendasi Komisi DPRD Kepahiang

Radarkoran.com - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPj Bupati Kepahiang tahun anggaran 2023 tuntas dibahas. Bahkan tiga komisi di DPRD Kepahiang telah menyerahkan laporan hasil LKPj itu lewat rapat gabungan komisi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kepahiang.

Melalui kesempatan itu tiga komisi DPRD menyatakan dapat menerima LKPj Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2023 dengan beberapa catatan untuk peningkatan dan penyempurnaan program serta kegiatan pembangunan daerah yang lebih terarah.

Sekretaris Komisi I DPRD Kepahiang, Franco Escobar, S.Kom dalam laporannya merekomendasikan Pemkab Kepahiang untuk melakukan evaluasi dalam penentuan kegiatan OPD pada tahun berikutnya. Hal itu dia katakan mengingat masih banyaknya kegiatan OPD mitra Komisi I yang tidak terealisasi dengan baik.

"Selanjutnya masih terdapat kegiatan yang tidak dapat diukur keberhasilannya, mengingat tidak diikuti perencanaan yang berbasis out put dan out come kegiatan. Untuk itu, diharapkan perencanaan kegiatan OPD benar-benar dilakukan berbasis pada kebutuhan, tugas dan fungsi OPD, serta tercapainya dampak positif kegiatan bagi masyarakat Kabupaten Kepahiang," ujar Franco.

Kemudian dalam penyusunan LKPj kedepannya, ia mengingatkan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sebab masih terdapat kekeliruan dalam pencantuman realisasi kegiatan, yang dikhawatirkan berdampak buruk terhadap penilaian kinerja OPD.

BACA JUGA:Komisi DPRD Kepahiang Kebut Pembahasan LKPj 2023, Segera Beri Catatan dan Rekomendasi pada Pemkab

Selanjutnya beberapa rekomendasi juga disampaikan Komisi II melalui Juru Bicara Komisi, Taswin Nata Diningrat. Dia mengatakan Komisi II mengapresiasi belanja pada OPD mitra Komisi II dengan rata-rata sebesar 95 persen. Namun capaian belanja itu juga diharapkan sejalan dengan luaran kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi dari masing-masing OPD, khususnya berkenaan dengan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. 

"Oleh karena itu kita harapkan nantinya dapat terwujud pelaksanaan kegiatan yang secara subtantif mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Taswin.

Dia pun menegaskan kepala perangkat daerah agar dapat melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang serapannya rendah, out put kegiatan yang tidak sejalan dengan anggaran yang dikeluarkan, serta kegiatan dengan sasaran yang tidak mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah.

Sementara itu Juru Bicara Komisi III, R.M. Johanda, S.Pd mengingatkan penyusunan LKPj yang akan datang agar tidak lagi menggunakan peraturan yang sudah tidak berlaku sebagai dasar hukumnya. Dia juga menyampaikan penyusunan LKPj sebaiknya memperlihatkan kinerja pemerintah daerah dalam tahun berjalan, oleh karena itu capaian dan taget harus terlihat out put dan outcomenya. 

"Hal itu dimaksudkan supaya kegiatan yang direncanakan memberikan dampak pada masyarakat dan pembangunan daerah. Kemudian kita harapkan penyusunan strategi dalam memperpendek kesenjangan fiskal harus dilakukan terukur dan terlihat dalam berbagai kegiatan OPD, supaya PAD mengalami peningkatan," jelas Johanda.

Kemudian dia menyoroti beberapa kegiatan pada OPD mitra Komisi III yang tidak terealiasasi dengan baik. Untuk itu Komisi III menyarankan pelaksanaan evaluasi dalam penentuan kegiatan pada tahun berikutnya.

Diapun menegaskan dalam berbagai kegiatan harus diperkuat koordinasi antar OPD, supaya pencapaian target secara realisitis dapat diukur dan menimbulkan dampak baik bagi pembangunan Kabupaten Kepahiang.

BACA JUGA:DPRD Kepahiang Targetkan Pembahasan LKPj Bupati Tahun 2023 Tuntas April Ini