BKD Kepahiang: KKP untuk Mengatasi Kekosongan Kasda di Awal Tahun

Radarkoran.com - Peraturan Bupati (Perbup) tentang penerapan Kartu Kredit Pemerintah atau KKP masih terus digodok Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang Provinsi Bengkulu. Perbup KKP bertujuan untuk mengatasi ketersediaan anggaran atau Kas Daerah (Kasda) yang selalu kosong di awal tahun. 

Hal tersebut selama ini selalu terjadi, sebab setiap awal tahun ketika ingin melaksanakan program kegiatan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kesulitan anggaran. Karena belum ada transfer dari pemerintah pusat atau belum tersedianya APBD di Kas Daerah (Kasda).

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepahiang, Jono Antoni, S.Sos, MM menyampaikan, untuk tahap awal ini, tidak semua OPD yang ada di lingkup Pemkab Kepahiang akan diterapkan KKP. Karena akan dipilih, OPD mana saja yang menjalankan program kegiatan pada awal tahun. Seperti misal, OPD yang melaksanakan persiapan HUT Kabupaten Kepahiang atau OPD yang harus menyiapkan gaji atau honor perangkat desa.

"Untuk penerapan KKP ini nantinya akan melihat OPD mana saja yang melaksanakan program atau kegiatan sejak awal tahun. Karena tujuan dari KKP ini sendiri untuk mengatasi anggaran kegiatan yang belum tersedia di Kasda pada awal tahun seperti selama ini," terang Jono, Kamis 18 Juli 2024.

BACA JUGA:Atasi Kasda Kosong Awal Tahun, Pemkab Kepahiang Wacanakan Penggunaan Kartu Kredit

Jono melanjutkan, saat ini kesiapan KKP masih digodok. Kalau nantinya dilaksanakan, maka awal Tahun Anggaran 2025 mendatang KKP akan diterapkan. 

Namun kembali ditegaskan Jono, belum seluruh OPD di Kabupaten Kepahiang akan menerima KKP, lantaran hanya ada beberapa OPD saja yang menjadi pilot project.

"Awal tahun 2025 akan kita terapkan, tapi akan kita lihat dulu urjensi OPD-nya. Apabila memang nantinya OPD ada kegiatan pada awal tahun, maka OPD tersebut akan diprioritaskan mendapatkan KKP," demikian Jono. 

Sekadar mengulas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang Provinsi Bengkulu mewacanakan penggunaan kartu keredit pemerintah untuk digunakan di awal tahun. Ini dilakukan guna mengantisipasi ketersediaan anggaran yang masih kosong di kas daerah setiap awal tahun. 

Penggunaan kartu kredit belanja pemerintah daerah tentu akan bekerja sama dengan pihak ketiga yang harus menyediakan anggaran, dalam hal ini Bank Bengkulu. Sejauh ini, wacana penggunaan kartu kredit pemerintah daerah masih tahap pembahasan, yang nanti bisa dijadikan sebagai dasar hukum untukditerbitkan Peraturan Bupati.

BACA JUGA:Apkasi Otonomi Exspo 2024, Kopi Robusta Kepahiang Masuk Pasar Internasional

Kartu kredit pemerintah daerah dianggap penting dalam menjaga roda pemerintahan daerah tetap berjalan dengan baik di awal tahun. Sehingga di awal tahun anggaran, OPD tidak kesulitan dalam menjalankan program yang telah diagendakan. Tidak seperti biasanya pada saat awal tahun Kasda Kepahiang selalu kosong.