Cegah Kerusakan Jalan Akibat Angkutan Batu Bara, Ini Langkah Pemprov

Radarkoran.com - Dalam upaya mencegah kerusakan jalan akibat beban muatan kendaraan yang tidak sesuai dengan kelas jalan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mendorong pembangunan pelabuhan di kawasan Utara Bengkulu. 

Kepala Dishub Provinsi Bengkulu Bambang Agus Supra Budi mengatakan, pembangunan pelabuhan tersebut telah disampaikan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI beberapa waktu lalu saat kunjungan secara langsung bersama Gubernur Rohidin Mersyah ke Kemenhub RI. 

"Kita sampaikan terkait dengan beban jalan yang ada di Provinsi Bengkulu, terkait dengan angkutan batu bara. Kita menyampaikan dengan pak menteri agar kiranya di daerah wilayah Bengkulu Utara, Ketahun dan Putri Hijau juga dapat dilakukan pembangunan pelabuhan," sampai Bambang. 

Pihaknya tidak mempermasalahkan pembangunan pelabuhan dilakukan oleh pemerintah atau oleh pihak swasta. Yang penting memberikan dampak positif, salah satunya dapat mengurangi beban jalan yang selama ini terus mengalami kerusakan akibat dilalui angkutan baru bara. 

"Apakah dibangun oleh pihak pemerintah atau oleh swasta, yang penting beban angkutan jalan batubara dari wilayah Bengkulu Utara itu tidak semuanya masuk ke Kota Bengkulu," imbuh Bambang.

BACA JUGA:Batas Waktu Penyerahan Kontrak DAK Fisik Diperpanjang

Lebih jauh dikatakan Bambang, setiap harinya angkutan baru bara dari wilayah Utara Bengkulu yang masuk ke Kota Bengkulu sebanyak 1.000 - 1.200 truk angkutan baru bara. Dengan kondisi tersebut, maka tentunya beban jalan yang dilewati truk-truk tersebut melewati kapasitasnya, belum lagi kondisi dan dampak lainnya seperti menggangu lalu lintas jalan. 

Jika ada pelabuhan di wilayah Utara Bengkulu, maka aktivitas angkut batu bara bisa dilakukan langsung dari pelabuhan yang ada tanpa harus dibawa ke pelabuhan Pulau Baai Bengkulu seperti yang dilakukan selama ini. 

"Jadi, apabila pelabuhan itu ada di wilayah Bengkulu Utara, maka sepanjang 180 Km itu tidak akan ditempuh angkutan baru bara. Sehingga itu mereduksi kerusakan jalan. Ini yang kita sampaikan ke pak menteri," singkat Bambang.