PermenPAN-RB 6, Berikut Bobot Nilai Kompetensi Tes CPNS dan PPPK 2024

Reporter: Candra Hadinata |

Editor: Candra Hadinata |

Kamis , 01 Aug 2024 - 11:05

Pada PermenPAN-RB nomor 6 tahun 2024 telah diatur tentang bobot nilai komptensi tes CPNS dan PPPK 2024.--FOTO/DOK

Pada Pasal 43

1. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi Nilai Ambang Batas dan/atau berperingkat terbaik.

2. Ketentuan kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

3. Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

4. Bagi pelamar pengadaan PPPK dapat diberikan penambahan nilai seleksi Kompetensi Teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

5. Jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh instansi pembina JF untuk mendapat persetujuan Menteri.

6. Instansi pembina JF dapat mengusulkan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling tinggi 10 persen dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

Demikian terkait bobot kompetensi yang diatur dalam Peraturan MenPAN-RB atau PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan Aparatur Sipil Negara atau ASN.

permenpan-rb 6, berikut bobot nilai kompetensi tes cpns dan pppk 2024                            radarkoran.com - menjelang dibukanya pendaftaran cpns dan pppk 2024, menpan-rb abdullah azwar anas telah menerbitkan peraturan menpan-rb atau permenpan-rb nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan aparatur sipil negara (asn).
permenpan-rb nomor 6 tahun 2024 atau yang lebih dikenal dengan permenpan-rb 6, memuat sejumlah ketentuan yang mengatur tentang pengadaan cpns dan pppk 2024 sekaligus.
namun belum ada kepetusan menpan-rb atau kepmenpan-rb, yang secara khusus mengatur hal-hal teknis pengadaan pppk 2024. kemudian pada permenpan-rb 6 ini juga diatur tentang bobot sertifikasi kompetensi. nah berikut rinciannya.
baca juga:pppk 2024, afirmasi guru honorer dan tendik harus sesuai masa kerja
pada pasal 41 
1. instansi pusat dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan dengan menambahkan paling banyak 3 jenis/bentuk tes setelah mendapatkan persetujuan menteri. 
2. dalam hal pelaksanaan seleksi kompetensi teknis terdapat jabatan yang bersifat sangat teknis/keahlian khusus, instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan paling banyak satu jenis/bentuk tes setelah mendapat persetujuan menteri. 
3. seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat berupa tes wawancara. 
4. dalam hal instansi pemerintah melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. seleksi kompetensi teknis tambahan diberikan bobot kumulatif paling tinggi 50 persen dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan.
baca juga:pemda usulkan sopir dan cleaning service diangkat pppk 2024 
b. dalam hal terdapat jenis/bentuk tes wawancara pada seleksi kompetensi teknis tambahan selain dengan cat bkn sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot paling tinggi 10 persen, dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. 
5. seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan bagi peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural serta nilai ambang batas wawancara. 
6. seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian dari seleksi kompetensi teknis. 
pada pasal 43 
1. pelamar dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan/atau berperingkat terbaik. 
2. ketentuan kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan menteri. 
3. nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan menteri.
4. bagi pelamar pengadaan pppk dapat diberikan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri.
baca juga:permenpan-rb 6 tahun 2024, batas maksimal kontrak kerja pppk dihapuskan 
5. jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh instansi pembina jf untuk mendapat persetujuan menteri. 
6. instansi pembina jf dapat mengusulkan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling tinggi 10 persen dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. 
demikian terkait bobot kompetensi yang diatur dalam peraturan menpan-rb atau permenpan-rb nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan aparatur sipil negara atau asn.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI JUMAT 2 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan