Pembangunan Infrastruktur di Kepahiang Tahun 2025 Nihil, Dampak Rasionalisasi APBD

Radarkoran.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang memastikan jika, pembangunan infrastruktur tahun 2025 dipastikan nihil. Pembangunan infrastruktur yang sejtinya sudah direncanakan dalam APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran (TA) 2025, dipastikan tidak bisa terlaksana. Ini terjadi lantaran adanya rasionalisasi APBD Kabupaten Kepahiang TA 2025 ini. 

Terhadap rasionalisasi anggaran atau APBD Kabupaten Kepahiiang TA 2025 sebesar Rp 71 miliar dibenarkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Igor Gregory Dayefiandro, M.Sc. Disampaikan Igor anggaran Pemkab Kepahiang tahun 2025 baik berupa DAK dan DAU, mengalami pemangkasan atau rasionalisasi. Sehingga berakibat terhadap anggaran yang disiapkan sebelumnya untuk kepentingan pembangunan daerah, terpaksa dibatalkan. Bukan cuma anggaran pembangunan saja, anggaran lainnya seperti rehabilitas dan juga pemeliharaan yang sifatnya infrastruktur juga akan ikut dinihilkan. 

Bahkan akibat dari pemangkasan anggaran senilai Rp 71 miliar ini, juga akan berdampak pada pengurangan ADD/DD di desa-desa Kabupaten Kepahiang.

"Semua yang sifatnya infrastruktur, seperti pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan akan dibatalkan. Bahkan juga berdampak pada pengurangan DD/ADD di desa," sampai Igor sapaannya, pada Senin 10 Februari 2025.

Namun disisi lainnya, Igor berharap kalau pemangkasan anggaran ini tidak berdampak pada kebutuhan perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Kepahiang. Mengingat saat ini, sudah ada beberapa pekerjaan yang sedang dirancang oleh wakil rakyat tersebut, misalnya pembahasan sejumlah Perda, baik inisiatif DPRD Kepahiang dan juga Perda Pemkab Kepahiang. 

Menurutnya, perjalanan dinas juga dibutuhkan sebagai upaya komunikasi, koordinasi dan konsultasi pada pemerintah pusat terkait pemangkasan anggaran ini dan juga sejumlah aturan-aturan baru yang sifatnya, in line atau satu garis ke pemerintah daerah.

BACA JUGA:Pelayanan Aminduk di Desa/ Kelurahan, Disdukcapil Kepahiang Jemput Bola

"Harapan kami SPPD ini tidak ikut dipangkas ya, karena kita juga sudah ada beberapa pekerjaan yang dijalankan, seperti pembahasan sejumlah Perda. Apalagi kita juga butuh untuk koordinasi dan konsultasi," harap Igor.

Untuk diketahui, saat ini Pemkab Kepahiang, Provinsi Bengkulu dihadapkan dengan sejumlah permasalahan terkait keuangan. Setelah sebelumnya dikabarkan bakal mendapat jatah Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang semakin sedikit, kini Pemkab Kepahiang akan dihadapkan dengan pemangkasan anggaran yang membuat sejumlah pekerjaan penting, terancam batal terlaksana.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Gregory Igor Dayefiandro, M.Sc mengatakan bahwa saat ini memang tengah terjadi pemangkasan anggaran akibat kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres). Namun disamping itu, dirinya juga mengingatkan agar Pemkab Kepahiang harus tetap optimis dan tetap wajib bekerja secara maksimal di tengah kesulitan yang ada.

"Penting bagi kita untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan program pemerintah pusat. Tahun ini, kita kembali menghadapi pemangkasan anggaran, tetapi kita harus tetap optimis dan merancang perencanaan yang baik demi kesejahteraan masyarakat Kepahiang," demikian Igor.