Cegah Realisasi Dana Desa Bermasalah, DJPb Bengkulu: Penguasaan Tidak Satu Pihak

Minggu 20 Oct 2024 - 21:27 WIB
Reporter : Gatot Julian
Editor : Candra Hadinata

RADARKORAN.COM Penggunaan Dana Desa (DD) kerap menjadi persoalan yang menjadi perhatian penting, lantaran banyak kasus korupsi terjadi di 

desa, terutama di dalam merealisasikan dana desa yang sudah dialokasikan oleh pemerintah. 

 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui Direktorat jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor wilayah Bengkulu menekankan akan 

pentingnya untuk merealisasikan dana desa sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

BACA JUGA:Pemprov Persiapkan Lahan Pembangunan PPN Kau

Kepala DJPb Kantor Perwakilan Bengkulu,  Irfan Surya Wardana mengungkapkan, permasalahan yang timbul dalam realisasi Dana Desa mayoritas 

tidak adanya pengelolaan keuangan yang tersistem dengan baik, dan penguasaan dipegang oleh satu orang saja yakni Kepala Desa (Kades). 

"Pada intinya memang penguasaan dana desa itu seharusnya tidak boleh pada satu pihak, kepala desa saja," kata Irfan pada Minggu, 20 

Oktober 2024.

 

Dia menambahkan, alokasi Dana Desa setiap desa cukup besar dengan rata-rata Rp 1 miliar hingga Rp 1,5 miliar. Sehingga dalam realisasinya 

dibutuhkan sistem pengelolaan yang baik agar penggunaan Dana Desa benar-benar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

 

"Dalam keuangan itu ada istilah check and balance, seharusnya ada gambaran siapa yang memegang uang Dana Desa, serta kalaupun ingin 

Kategori :