Radarkoran.com - PT Bimex (Perseroda) Bengkulu yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bengkulu menyatakan siap untuk terlibat dalam pengerukan alur pelayaran di kawasan Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu yang akan dilaksanakan dengan sistem Joint Venture Company (JVC) atau gabungan pengusaha yang memanfaatkan kawasan pelabuhan.
"Bimex sebagai BUMD sangat siap dalam usaha kepelabuhan. Tetapi tidak hanya formalitas saja, memang betul-betul terlibat dengan jelas," ungkap Direktur PT Bimex (Perseroda) Bengkulu, Handiro Efriawan pada Rabu, 6 November 2024.
Handiro menambahkan, dalam hal kesiapan tersebut, pihaknya sangat siap untuk mencari investor atau perusahaan untuk pengerukan alur di kawasan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Hanya saja, harus ada dukungan dengan data dan legalitas, termasuk feasibility study atau studi kelayakan.
"Dalam persoalan ini, kalau semua sudah lengkap baru jelas kita mau dilibatkan di mana. Jangan kemudian hanya melegitimasi saja keterlibatan BUMD, hal ini tidak bagus untuk keberlanjutan dunia usaha kedepan," sampainya.
Lebih jauh, Handiro menyebut jika keterlibatan BUMD tidak hanya sebatas pengerukan alur saja, tetapi terus berlanjut lebih luas lagi. Bahkan jika perlu kepala daerah yakni gubernur membuat surat penugasan untuk Bimex di bidang tertentu usaha kepelabuhan, sehingga dapat mendukung perkembangan dari BUMD.
"Jadi jangan nanti hanya sekadar pengerukan alur, setelah itu kita ditinggal. Dulu kita pernah terlibat dalam pertambangan, bahkan Ratu Samban mining sampai saat masih dikenal Bimex pengelolaan," ujarnya.
BACA JUGA:Pemda Diingatkan Pentingnya Validitas Data LPPD 2024
Untuk diketahui, rencana pengerukan alur pelayaran kawasan Pelabuhan Pulau Baai dengan sistem Joint Venture Company (JVC) melibatkan para pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Persatuan Batu Bara (APBB) Bengkulu serta PT. Pelindo Regional 2 Bengkulu sebagai BUP (Badan Usaha Pelabuhan) yang ingin mengikuti serta kan BUMD Bengkulu.
Sejauh ini program perencanaan pengerukan alur tersebut masih dalam proses penghitungan anggaran antar pelaku usaha dan PT Pelindo. Penentuan anggaran ini belum ada kesepakatan karena ada perbedaan estimasi anggaran, dimana dari pelaku usaha diestimasikan Rp 100 miliar, sedangkan dari PT Pelindo sebesar Rp 210 miliar.
Rencana pengerukan alur ini bersifat urgen, karena kawasan pelabuhan saat ini tidak dapat disinggahi oleh kapal berukuran besar karena kondisi pendangkalan yang senakin parah. Hal ini tentunya akan sangat mengganggu aktivitas pelayaran dikawasan tersebut.