Radarkoran.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indoensia (DPD RI), Sultan Bachtiar Najamudin menyoroti besarnya penggunaan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.
Untuk itu, dirinya memberikan apresiasi terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai perlunya evaluasi pelaksanaan Pilkada langsung yang selama ini memakan biaya negara yang sangat besar.
"Kelihatannya pak presiden pun sangat konsen untuk membenahi sistem politik dan sistem demokrasi kita. Beberapa rujukan juga kita dapatkan bahwa memang mahal sekali dan masyarakat juga terlibat banyak serta ada yang merujuk pada konflik. Nah kita membenahi, saatnya kita berbenah, kita evaluasi, kita koreksi reformasi yang sudah berjalan 20 tahun. Kita pun koreksi dan evaluasi otonomi daerah yang sudah berjalan 25 tahun," sampai Sultan saat diwawancarai usai menghadiri kegiatan di Two K Azana Hotel Bengkulu pada Selasa, 17 Desember 2024.
Ia menambahkan, anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan Pilkada langsung mencapai ratusan triliun yang berasal dari uang negara baik APBN maupun APBD. Tak hanya sebatas itu, calon kepala daerah juga mengeluarkan budget yang tidak sedikit. Ia menilai jika anggaran ratusan triliun tersebut dapat dialokasikan untuk mendukung program-program pembangunan yang lebih mendesak dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
BACA JUGA:Siap-siap, Seleksi Petugas Haji Daerah Digelar Januari 2025
"Ke depan kalau demokrasi kita makin baik dan makin efisien, uang ratusan triliun yang biasanya hanya untuk melaksanakan perhelatan politik itu bisa langsung dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dan hal-hal yang langsung dibutuhkan oleh masyarakat daerah," ungkap Sultan.
Ia menambahkan, sistem Pilkada langsung memang memiliki keunggulan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi. Namun, tingginya biaya yang ditanggung negara menimbulkan dilema disaat masih banyak kebutuhan-kebutuhan mendesak yang perlu dipenuhi.
"Saya lihat Pak Prabowo sangat ingin memperbaiki lebih cepat lagi dan bahkan mau mengeluarkan negara ini dari negara berkembang menuju negara maju, maka saatnya termasuk politik pun harus kita benahi," sampainya.
Disisi lain, Sultan juga menyarankan agar pemerintah dan pihak terkait lainnya dapat mengkaji kembali mekanisme Pilkada yang selama ini berlaku. Ia menilai, evaluasi secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada tidak hanya demokratis tapi juga efisien dalam penggunaan anggaran.
"Pendapat ini belum tentu benar sekali, makanya nanti akan diuji. Mungkin nanti banyak juga yang memperdebatkan, itu disilahkan. Karena ini negara demokrasi, kita mencari formula yang terbaik," ujar Sultan.
Lebih jauh dikatakan Sultan, dalam pengkajian nantinya semua pihak harus berbenah, mengevaluasi dan menentukan sikap apakah demokrasi yang makin mahal diteruskan atau tidak.
"Kita kan tidak bisa menjustifikasi atau kita menyalahkan sebenarnya yang salah ini siapa. Jadi ibarat telur dan ayam, yaudah ini kan sudah menjadi ekosistem dan sudah menjadi sistem, kalau mau diperbaiki diperbaiki sama-sama. Kalau kita mau demokrasi kita baik, kita perbaiki sama-sama," tutup Sultan.