Radarkoran.com - Saat ini saja penundaan jadwal pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjjian Kerja (PPPK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah memberikan dampak besar untuk dinas teknis lapangan. Contohnya saja, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkulu Tengah.
Kabid Trantibum Satpol PP Bengkulu Tengah, Muhammad Hafiz menceritakan, dirinya menerima pesan dari salah satu anggotanya yang masih berstatus honorer. Menurut dia, apa yang dialami anggotanya ini mencerminkan keprihatinan yang sangat mendalam.
"Kegagalan pengangkatan PPPK, ditambah dengan ketidakpastian status honorer, membuat sejumlah anggota lapangan Satpol PP merasa terabaikan dan mengeluhkan kondisi mereka," sampai Hafiz.
Lebih lanjut Hafiz menuturkan, ada anggotanya yang harus mencari uang pinjaman untuk membayar kredit rumah yang saat ini sudah jatuh tempo. "Iya ada anggota saya yang memberikan keterangan seperti itu kepada saya," ujarnya.
BACA JUGA: Cek! Segini Besaran Zakat Fitrah Bengkulu Tengah 2025
"Assalamualaikum pak, maaf tadi tidak dengar bapak telepon, lagi di jalan. Maaf pak, Panca lambat datang. Panca tadi cari uang dulu pak, untuk bayar rumah. Rumah Panca sudah telat, orang bank sudah telepon terus," ucap Hafiz saat membacakan pesan yang dirinya terima dari salah satu anggotanya.
Dia meyakini, apa yang dialami anggotanya ini hanyalah satu dari sekian banyak cerita serupa yang diceritakan oleh anggota Satpol PP yang menghadapi kesulitan finansial, lantaran belum gajian.
"Anggota saya sudah bekerja keras siang malam, ya tapi sampai sekarang mereka belum menerima gaji. Kami membutuhkan solusi, apakah mereka akan segera di-SK-kan atau seperti apa nasibnya. Yang kami khawatirkan dampak lebih besar terhadap perekonomian mereka. Mungkin banyak yang terpaksa meminjam uang untuk mengurus urusan PPPK," papar Hafiz.
Hafiz menambahkan, hingga saat ini ada 157 anggota Satpol PP di Kabupaten Bengkulu Tengah belum menerima gaji. Kondisi ini semakin memprihatinkan karena hampir 94 persen dari anggota tersebut merupakan warga Kabupaten Bengkulu Tengah.