Radarkoran.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu resmi membentuk dan mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu pada Senin, 2 Juni 2025 bertempat di Balai Raya Semarak.
Pengukuhan Satgas optimalisasi PAD yang terdiri dari para Aparat Penegak Hukum (APH), Forkopimda dan ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu ini sebagai langkah untuk mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah dari berbagai sumber pendapatan.
Pengukuhan Satgas Optimalisasi PAD Provinsi Bengkulu ini dipimpin secara langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. Mian serta turut dihadiri Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan melalui zoom meeting, jajaran OPD dan instansi vertikal di lingkungan Pemprov Bengkulu, serta pihak terkait lainnya.
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan dalam sambutannya menyampaikan jika pengukuhan Satgas Optimalisasi PAD ini menjadi bentuk keseriusan Pemprov Bengkulu dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 8 persen seperti yang diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto.
"Bapak presiden Prabowo Subianto telah bertekad dan menginginkan pertumbuhan ekonomi 8 persen, maka Pemprov Bengkulu bertekad bulat dan bersungguh-sungguh menjadi Provinsi yang pertama menembus angka itu," sampai Helmi.
BACA JUGA:Antisipasi Kenaikan Inflasi Jelang Idul Adha Lewat Pasar Murah
Lebih jauh, Helmi Hasan turut menyoroti optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah yang selama ini belum dilakukan dengan baik untuk mendukung pendapatan daerah. Ia meyakini jika pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan baik oleh Provinsi Bengkulu apabila dalam pemanfaatan aset daerah dilakukan secara optimal.
"Pemerintah Provinsi Bengkulu menyadari bahwa aset pendapatan adalah suatu hal yang sangat penting untuk bantu rakyat. Sehingga perlu dioptimalkan dengan baik pemanfaatannya," katanya.
Dengan pemanfaatan aset daerah yang optimal diyakini dapat terciptanya PAD yang besar, sehingga nantinya juga dapat mewujudkan visi/misi Helmi-Mian dalam membantu rakyat dari berbagai sektor baik infrastruktur, pendidikan,kesehatan hingga pemberdayaan masyarakat.
"Pendapatan daerah harus dapat dioptimalkan untuk pembangunan daerah. Karena dimana-mana masyarakat menginginkan jalan mulus karena hampir 70 persen jalan provinsi yang rusak belum dapat perhatian," demikian Helmi.