Radarkoran.com - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 Provinsi Bengkulu dengan nilai kurang lebih Rp 120 miliar akan difokuskan untuk program kesejahteraan bantu rakyat.
Hal demikian ditegaskan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu dengan agenda Laporan Badan Anggaran (Banggar) Tahun Anggaran 2024 (Sisa Perhitungan), penyampaian pendapat akhir fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, serta pengambilan keputusan dan penandatanganan keputusan bersama pada Senin, 23 Juni 2025 bertempat di Kantor DPRD Provinsi Bengkulu.
"Yang jelas untuk program prioritas," tegas Gubernur Helmi Hasan.
Ia menyebut, saat ini masih banyak program kegiatan dan hal yang dibutuhkan masyarakat yang belum tuntas dilakukan oleh pemerintah daerah. Terutama terkait dengan pemenuhan infrastruktur jalan yang layak bagi masyarakat.
"Banyak hal yang memang belum tuntas ya, yang perlu diselesaikan, seperti program jalan kita," imbuh Helmi Hasan.
Untuk diketahui, hasil pembahasan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah disetujui untuk dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Persetujuan tersebut meliputi pendapatan daerah tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp3,183 triliun dan terealisasi Rp3,191 triliun (100,27%).
BACA JUGA:Festival Tabut 2025 Dipastikan Lebih Meriah
BACA JUGA: Sekolah Garuda Bakal Dibangun di Rejang Lebong
Sementara untuk belanja daerah dianggarkan Rp3,252 triliun dengan realisasi Rp3,140 triliun (96,57%). Dengan demikian, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp120,3 miliar.
Gubernur Helmi Hasan menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang ada untuk dapat berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sehingga, setiap nilai rupiah harus jelas manfaat dan sasarannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan semangat Bantu Rakyat.
"Seluruh sisa anggaran itu, kita ingin prioritaskan untuk bantu rakyat. Apakah nanti untuk jalan, rumah sakit atau untuk menambahkan jumlah ambulans yang kita beli," ujar Gubernur Helmi Hasan.
Sementara itu, salah satu perwakilan Badan Anggaran DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, menyampaikan bahwa hasil pembahasan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah menunjukkan capaian pengelolaan keuangan daerah yang cukup baik.
"Namun ke depan, kami mendorong agar SiLPA ini dimanfaatkan lebih optimal pada Perubahan APBD Tahun 2025," kata Suharto.
Selain itu, dirinya juga mengingatkan jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu agar dapat terus menjaga predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah dan menindaklanjuti rekomendasi BPKP untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang akuntabel dan minim temuan.
"Diharapkan Pemprov Bengkulu kedepannya tetap meraih predikat WTP, dan segera menindaklanjuti rekomendasi BPKP. Sehingga tata kelola keuangan semakin membaik dan minim temuan," pungkas Suharto.