Meski begitu, pekerjaan jelas belum selesai. Ketimpangan tetap nyata, baik antara perkotaan dan perdesaan, Jawa dan luar Jawa, maupun kelompok atas dan bawah. Di sinilah penting melihat ketimpangan bukan hanya dari sisi hasil, tetapi juga kesempatan.
Studi Asian Development Bank (ADB) tahun 2014 tentang Inequality of Opportunity (IOP) di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 27 persen ketimpangan peluang ditentukan oleh pendidikan ayah, 24 persen oleh pendidikan ibu, 20 persen oleh tempat lahir, serta 8–9 persen oleh pekerjaan orang tua dan etnisitas.
Sementara faktor jenis kelamin hanya menyumbang 4 persen. Data ini menegaskan bahwa masa depan seseorang di Indonesia masih sangat ditentukan oleh latar belakang keluarga dan lingkungan, bukan semata kapasitas diri. Dengan kata lain, meskipun saat ini angka kemiskinan terus menurun dan ketimpangan pengeluaran semakin kecil, jalan menuju kesetaraan peluang masih terjal.
Seorang anak yang lahir dari keluarga berpendidikan rendah di daerah terpencil tetap menghadapi tantangan berat untuk memiliki peluang yang sama dengan anak dari keluarga berpendidikan tinggi di kota besar. Hal ini menegaskan pentingnya kebijakan publik yang tidak hanya fokus pada redistribusi pendapatan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan lintas generasi dan pemerataan akses layanan dasar di seluruh wilayah.
Karena itu, kebijakan publik tidak boleh hanya berfokus pada redistribusi pendapatan, tetapi juga pada pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pasar kerja. Pendidikan vokasi gratis yang sesuai kebutuhan industri, beasiswa anak miskin, layanan kesehatan merata, serta penciptaan pasar tenaga kerja yang mampu menyerap lulusan muda menjadi kunci mobilitas sosial.
Sejarah pembangunan menunjukkan, ketimpangan yang terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan, menimbulkan keresahan sosial, bahkan melemahkan kohesi bangsa. Sebaliknya, ketika kesenjangan menyempit, peluang ekonomi terbuka lebih luas dan semangat kebersamaan tumbuh lebih kuat.
Makna sejati pembangunan bukanlah seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi tercatat, melainkan sejauh mana setiap warga merasakan keadilan dan kesempatan yang sama untuk maju bersama. Dari pertumbuhan menuju pemerataan, dari pencapaian menuju keadilan itulah arah pembangunan yang patut terus dijaga.