Radarkoran.com - Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ketahanan Negara, Oka Prawira, M.Si turun ke Bengkulu. Dalam kesempatan ini dilakukan rapat koordinasi bersama gubernur Bengkulu dan jajaran di kantor gubernur pada Selasa, 2 April 2024.
Kegiatan Rakor yang juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, S.Sos,M.Kes dan jajaran Pemprov Bengkulu ini dalam rangka supervisi bidang pertambangan, kemaritiman dan lingkungan hidup yang ada di wilayah Bengkulu.
"Kita ingin memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, di mana kita juga ingin kekuatan ekonomi menjadi aspek yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Dan salah satu aspek yang berpeluang besar dalam peningkatan APBD maupun APBN adalah sektor pertambangan," sampai Oka.
Ia menyebut, persoalan dan permasalahan pertambangan menjadi hal yang hal yang sangat peka karena menyangkut dengan lingkungan hidup. Dengan demikian diperlukan koordinasi yang baik semua lini sektor dalam menyikapi persoalan pertambangan.
BACA JUGA:Hingga 31 Maret, Ada 4 Anggota DPRD Provinsi Belum Sampaikan LHKPN
"Makanya hari ini kita laksanakan rapat koordinasi untuk memperkuat ekonomi pada aspek tambang melalui metodenya yakni penguatan forkopimda," imbuhnya.
Lebih jauh, Oka menyebut jika Bengkulu memiliki potensi yang besar di sektor pertambangan, terutama di kawasan Bengkulu Utara yang memiliki pertambangan batu bara, juga ada di Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Selatan. Namun ada beberapa wilayah yang mengalami permasalahan administrasi yang perlu dilakukan evaluasi.
"Beberapa wilayah tambang ada beberapa permasalahan administrasi yang memang harus dikerjasamakan atau diperkuat dengan koordinasi dari SDM pusat. Ada beberapa yang belum perijinannya, apabila ini bisa diselesaikan, dan mengingat lingkungan hidup yang juga sangat berpotensi di Bengkulu ini, jadi kita pertimbangkan. Sehingga nanti pertambangan yang menjadi potensi pertambangan liar itu terminimalisasi," papar Oka.
Lebih lanjut, dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan, Oka mengakui jika ada juga pembahasan terkait adanya potensi tambang emas di kabupaten Seluma.
"Betul, jadi ada beberapa masalah yang memang kita perlu konfirmasi lebih lanjut. Maka dari itu kita perlu pendalaman dalam hal ini. Itukan terkait dengan aduan masyarakat, kita konfirmasi, kita klarifikasi apa permasalahannya dan kendala yng ada di pemda," jelasnya.
Disis lain, Oka juga menanggapi terkait konflik pertambangan yang kerap terjadi. Menurutnya perlu adanya koordinasi dan evaluasi semua pihak untuk mengatasi persoalan yang ada.
BACA JUGA:Lelang JPT Pratama Pemprov Bengkulu Berproses
"Nah itu perlu adanya koordinasi dengan memperkuat forkopimda, tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah saja, tapi juga harus memperdayakan unsur-unsur forkopimda yang ada dan dinas-dinas terkait baik tingkat pusat maupun daerah. Makanya ada beberapa permasalahannya, pertama regulasi, sinkronisasi, dan terakhir penegakan hukumnya, ini yang harus kita wadahi permasalahannya melalui forum koordinasi forkopimda itu," tutupnya.