BACAKORAN RK - Pertemuan Dewan Pembina Forum Honorer K2 Teknis Administrasi Indonesia, Nur Baitih bersama pengurus sejumlah daerah dengan pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) menghasilkan sejumlah poin positif. Menurut Nur Baitih, pertemuan ini berdampak positif kepada honorer khususnya K2 yang merupakan tanggungan pemerintah. Adapun poin-poin yang menguntungkan honorer ini adalah sebagai berikut:
1. Usulan optimalisasi dan prioritas satu
Nur Baitih mengatakan, kondisi honorer teknis administrasi cukup banyak yang tidak bisa ikut seleksi PPPK 2023, tetapi tidak sedikit juga yang bisa ikut tes lantaran memenuhi kualifikasi persyaratannya. Dia menyampaikan bahwa kompetensi honorer tidak semua buruk, terbukti banyak honorer K2 yang mendapat nilai di atas 300.
Menurut Nur Baitih, ini pencapaian luar biasa, karena baru pertama kali ikut tes, usia di atas 35 tahun dengan menjawab 145 soal dalam waktu 120 menit bukan hal yang mudah mencapai nilai tersebut.
Nur Baitih memberikan masukan agar ada kebijakan khusus untuk honorer nilainya di atas 300. Sebab, ada kekhawatiran honorer soal minimnya formasi. Kebanyakan instansi hanya membuka satu formasi, padahal honorer K2 yang melamar cukup banyak.
"Harapan saya saat menyampaikan hal ini, hanya meminta supaya ada optimalisasi atau afirmasi khusus untuk yang ikut tes tahun ini. Kalaupun tidak ada formasi, mereka bisa dimasukkan dalam prioritas satu (P1), sama sistemnya seperti rekrutmen PPPK guru," tuturnya.
Jadi, apabila ada pembukaan seleksi PPPK 2024, mereka cukup didata dan tidak perlu dilakukan tes lagi. Nur Baitih sangat berharap masukannya ini bisa dijembatani oleh KSP kepada MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas. Dia mengaku senang ketika pejabat KSP memberikan tanggapan positif. "Alhamdulillah usulan kami direspons positif KSP dan ini sangat melegakan," ucapnya.
BACA JUGA:Ini Sosok Pewawancara Seleksi PPPK 2023
2. Lulusan SMA terakomodasi
Nur Baitih mengungkapkan, pejabat KSP memberikan bocoran bahwa Undang-undang 20 Tahun 2023 tentang ASN akan mengakomodasi semua honorer dengan memberikan banyak kemudahan. Yang melegakan bukan hanya lulusan S1 yang diselesaikan, tetapi honorer berijazah SMA pun akan diselesaikan, baik melalui mekanisme PPPK paruh waktu atau penuh waktu.
3. Jadwal pengesahan PP turunan UU ASN
Nur Baitih juga mengungkapkan, ada bocoran dari pejabat KSP soal jadwal pengesaha regulasi turunan UU ASN baru. Salah satunya PP Manajamen ASN akan rampung lebih cepat dari rencana awal 31 April 2024.
Sebab, aturannya 6 bulan setelah UU ASN disahkan. Oleh karena itu Nur Baitih mengimbau seluruh honorer K2 teknis administrasi mendukung pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah honorer dan teman-teman tetap tenang. (**)