Dinilai Masih Rendah, Dewan Minta Pemprov Selesaikan Temuan BPK Secepatnya

Kemudian mengusulkan rencana sensus BMD secara menyeluruh dalam menjamin keakuratan data dan kepastian kondisi serta keberadaan aset tetap.

BACA JUGA:Terima WTP ke-7, Pemprov Bengkulu Masih Harus Tindaklanjuti Rekomendasi dan Temuan ini

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.

Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima pada 29 Mei 2024.