Radarkoran.com - Program kuliah gratis bagi perangkat desa milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu masuk dalam audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk pelaksanaan program pada tahun 2023 lalu.
Salah satu faktor yang dimungkinkan program tersebut masuk dalam audit BPK RI lantaran belum adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan anggaran APBD untuk pembiayaan program yang bersangkutan.
Menyikapi hal ini, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah menyebut pihaknya akan kembali mengecek program kuliah gratis bagi perangkat desa tersebut. Ia menyebut, jika sebelumnya program tersebut sudah mengikuti regulasi.
"Coba nanti kita cek lagi ya. Karena pada dasarnya waktu itu kita kan sudah ada MoU dengan perguruan tinggi, kemudian mekanismenya juga kita berusaha untuk mengikuti regulasi dan yang terpenting program ini sampai sesuai sasaran," ungkap Gubernur Rohidin.
Ia menambahkan, jika nantinya memang program kuliah gratis tersebut menyalahi aturan atau ketentuan yang diberlakukan, maka akan dijadikan bahan evaluasi.
BACA JUGA:Dinas PMD Provinsi Siap Kuliahkan 100 Perangkat Desa Tahun Ini
"Tapi kalau memang ada, mungkin perlu perbaikan dari sisi administrasi dan dasar-dasar hukum, saya kira perbaiki ya," singkat Gubernur Rohidin.
Sebagai informasi, program beasiswa kuliah gratis bagi perangkat desa yang dijalankan Pemprov Bengkulu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Bengkulu ini sudah berjalan angkatan pertama di tahun 2023 lalu.
Program ini menyasar 100 orang perangkat desa yang akan dikuliahkan di universitas yang menjalin MoU dengan pemprov Bengkulu yakni Universitas Terbuka (UT) Bengkulu. Dan pada akhir tahun 2024 ini direncanakan akan dilanjutkan untuk angkatan kedua.