Radarkoran.com - Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu menyebut dalam waktu dekat siap menggelar Forum Group Discussion (FGD) penataan atau revitalisasi kawasan wisata Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) Dusun Besar Kota Bengkulu.
"Diagendakan untuk FGD setelah kegiatan 17 Agustus nanti," kata Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso saat diwawancarai pada Rabu, 14 Agustus 2024.
FGD yang akan dilaksanakan pihak kementerian langsung di Bengkulu tersebut rencananya akan mengundang seluruh lapisan masyarakat baik dari lembaga adat kawasan DDTS, pemerhati lingkungan, tokoh agama, hingga masyarakat peduli Danau Dendam.
"Mereka semua akan diundang oleh kementerian PU untuk FGD yang akan dilaksanakan di Bengkulu. Tapi kita sedang menunggu waktunya," kata Tejo.
BACA JUGA:Kabarnya, Guru dan Tendik Diangkat PPPK Paruh Waktu
Tejo menuturkan, dari FGD tahap pertama yang telah dilaksanakan di Jakarta beberapa waktu lalu, memang ada beberapa perubahan yang perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan.
"Jadi tinggal kita menyesuaikan kondisi lapangan seperti apa dengan meminta masukan lagi dari berbagai elemen masyarakat sebelum kita laksanakan lelang fisiknya diakhir tahun ini oleh kementerian PU untuk fisiknya," tuturnya.
Tejo menambahkan, pasca dibangun di tahun 2025 pihak kementerian juga meminta sistem pengelolaannya itu seperti apa yang akan dilaksanakan oleh Provinsi Bengkulu.
"Pengelolaanya nanti melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu," imbuhnya.
BACA JUGA:Begini Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK Kemhan 2024, dan Cara Daftar Seleksi
Sementara itu, dari segi desain penataan kawasan, Tejo menyebut ada sedikit perubahan saat FGD pertama yang telah dilaksanakan. Perubahan tersebut merupakan permintaan dari Gubernur Rohidin Mersyah mengenai luasan wilayah untuk panggung pentas seni dan luasan untuk venue-venue penjualan merchandise yang ada di Bengkulu maupun makanan-makanan Bengkulu yang akan dijual di kawasan tersebut.
"Kalau enggak salah sekitar 18 awning yang akan dibangun. Tapi kita dari Pemda Provinsi modelnya disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyaraka. Jangan sampai yang dibangun tidak sesuai kebutuhan di lapangan seperti terbatasnya tempat duduk dan segala macamnya, itu yang masih di evaluasi," singkat Tejo.