Radarkoran.com - Pada tahun 2025 mendatang, anggaran pendidikan di Indonesia mencapai Rp 722,6 triliun. Ini diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.
Dari total anggaran tersebut, kisaran 11,5 persen untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Mengenai hal ini, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, anggaran yang akan disalurkan ke Kemendikbudristek akan difokuskan untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Seperti misalnya menjalankan program prioritas termasuk pemenuhan kebutuhan guru serta tenaga kependidikan di Indonesia, serta peningkatan kesejahteraan guru seperti gaji dan tunjangan.
BACA JUGA:Demonstrasi Menolak Revisi UU Pilkada di Bengkulu Mulai Terjadi, Ini Tuntutannya
Senada dengan pernyataan yang sebelumnya disampaikan Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. Menurutnya, terkait kenaikan gaji ASN akan dilaksanakan secara bertahap dimulai tahun 2025 mendatang.
Dengan itupula artinya pada tahun 2025 mendatang tunjangan dan gaji guru di Indonesia akan mengalami kenaikan.
Selain tunjangan dan gaji guru akan mengalami kenaikan, anggaran Rp 722,6 trilun tersebut juga akan digunakan memperluas akses pendidikan di seluruh pelosok Indonesia.
Seperti misalnya melaksanakan program unggulan seperti Indonesia Pintar dan beasiswa afirmasi untuk anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau disebut dengan 3T.
Selain itu, peningkatan kualitas serta relevansi pendidikan tinggi termasuk program Kampus Merdeka, juga menjadi salah satu prioritas utama pada tahun 2025.
BACA JUGA:Belasan Ribu Lulusan Pendidikan Guru Penggerak Sudah Diangkat Menjadi Kepala Sekolah
Termasuk pendidikan vokasi yang masih menjadi perhatian khusus, seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pusat Keunggulan. Program tersebut bertujuan untuk mengembangkan keterampilan siswa agar lebih siap menghadapi persaingan di dunia kerja.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan terkait APBN 2025. Dijelaskan bahwa APBN tahun depan akan menjadi anggaran transisi. Di mana beberapa program prioritas akan diserahkan kepada pemerintahan yang baru.
Ini dilakukan guna menjamin kelanjutan program yang sudah ada, serta memberikan keleluasaan bagi presiden dan kabinet baru dalam menyesuaikan anggaran sesuai prioritas mereka.
APBN 2025 yang sudah dirancang untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan serta pelaksanaan program prioritas, meski akan terjadi pergantian pemerintahan.