Pemprov Bengkulu Tunggu Jadwal Pembahasan APBD 2025

Sekda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, S.Sos.,M.Kes--GATOT/RK

Radarkoran.com - Sebelum memasuki tahun anggaran baru tahun 2025, lembaga eksekutif dan legislatif ditekankan akan pentingnya untuk mempersiapkan penyusunan dan pembahasan secara detail Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2025 mendatang.

Dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2025 ini, berbagai aspek strategis yang berkaitan dalam penyesuaian anggaran harus mendapat perhatian penting. Selain itu juga penting dilakukan pengkajian yang cermat terhadap APBD 2025 oleh pihak eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pihak legislatif melalui Badan Anggaran (Banggar).

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes mengatakan, Pemprov Bengkulu telah menyerahkan dokumen Rancangan APBD tahun anggaran 2025 kepada DPRD Provinsi Bengkulu. Sehingga, Pemprov Bengkulu kini hanya tinggal menunggu keputusan DPRD mengenai jadwal pembahasan.

"Dokumen RAPBD 2025 sudah kita kirimkan ke dewan, sekarang tinggal pihak dewan menentukan jadwal-jadwal sidang dan pembahasan. Pemprov saat ini hanya bersifat menunggu saja," ungkap Isnan, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Ia menambahkan, dalam RAPBD tahun anggaran 2025, prioritas pembangunan masih ditekankan pada sektor pembangunan infrastruktur seperti sebelum-sebelumnya.

BACA JUGA:SKD CPNS 2024 Pemprov Bengkulu Dimulai, Ini Pesan Kepala BKD

"Prioritas masih di infrastruktur, bantuan masyarakat dan segala macamnya. Nanti akan kita bahas melalui mekanisme yang ada," imbuh Isnan.

Lebih jauh, Isnan berharap pembahasan APBD tahun anggaran 2025 dapat dilakukan dengan cepat dan tepat waktu agar tidak menghambat proses pembangunan di Provinsi Bengkulu pada tahun depan. Hal ini mengingat, jika pembahasan dilakukan dengan cepat maka realisasi anggaran dapat dioptimalkan sejak awal tahun. 

"Sebagai dokumen keuangan yang sangat penting, APBD memuat alokasi anggaran untuk berbagai sektor, termasuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pembahasan harus dilakukan secara optimal dengan mekanisme yang ada," singkatnya. 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan