Desa Suro Bali Tidak Cairkan DD Tahun 2024, Ini Penyebabnya!

Reporter: Epran Antoni |

Editor: Candra Hadinata |

Senin , 30 Dec 2024 - 20:10

DD : DD Suro Bali Tahun 2024 tak dicairkan--EPRAN/RK

desa suro bali tidak cairkan dd tahun 2024, ini penyebabnya!                            radarkoran.com - tahun 2024 akan segera berakhir, sejatinya seluruh desa di kabupaten kepahiang provinsi bengkulu sudah melakukan pencairan anggaran dana desa (add) maupun dana desa (dd). 
namun dari total 105 desa di kabupaten kepahiang, desa suro bali kecamatan ujan mas kabupaten kepahiang tidak menyampaikan pengajuan dd ke dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kepahiang, dengan itupula artinya dd suro bali tahun 2024 tidak cair. 
sejumlah penyebab yang mengakibatkan dd suro bali tidak dilakukan pencairan, selain itu dampak dari dd yang tidak cair juga menyentuh masyarakat desa suro bali secara langsung. 
pasalnya, dengan dd yang tidak bisa dicairkan, maka blt-dd yang merupakan program pemerintah pusat untuk menekan angka kemiskinan ekstrem juga tidak terealisasi. 
dikonfirmasi, kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kabupaten kepahiang, iwan zamzam kurniawan, sh membenarkan jika dd suro bali tahun 2024 tidak cair. 
menurut iwan, sepanjang tahun 2024 pihak desa suro bali kecamatan ujan mas, tidak menyampaikan pengajuan dd. dengan pengajuan dd yang tidak disampaikan ke dinas pmd, sehingga proses menuju pencairan juga tidak dilakukan.
baca juga:ruang alam camping ground di kabawetan mulai ramai wisatawan
"hingga akhir tahun suro bali tidak mengajukan dd, sehingga dd tahun 2024 tidak cair," kata iwan, senin 30 desember 2024. 
dijelaskan, dalam proses usulan pencairan dd harus dilengkapi dengan sejumlah syarat yang telah ditentukan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah. 
jika syaratnya tidak tersedia, atau pihak desa tidak melengkapi syaratnya maka otomatis dd tersebut tidak bisa dicairkan.
"pengajuan dd itu syaratnya harus lengkap, mungkin desa suro bali ini tidak mampu melengkapi syaratnya. sehingga dd tahun 2024 pencairannya tidak diajukan dengan kita," jelas iwan.
disebutkan, dengan dd suro bali yang tidak cair tahun 2024, secara otomatis akan berdampak terhadap masyarakat setempat. seperti misalnya, menjalankan program yang angarannya bersumber dari dd tentu tidak bisa dilaksanakan. misalnya, menjalankan program blt-dd, program ketahanan pangan dan hewani, serta program pencegahan dan penurunan stunting.
"dampaknya jelas terhadap masyarakat, karena dalam dd ada program yang harus dijalankan untuk kemajuan masyarakat desa," papar iwan.
ditanya juga, apakah dd suro bali bisa dirapel di tahun 2025 mendatang.
"berkaitan dengan hal tersebut kita tidak bisa menjelaskan, karena kewenangan dalam hal dd ini merupakan kewenangan kementerian. jadi terkaita apakah bisa dd tahun 2024 dicairkan tahun 2024 kita belum bisa jelaskan," demikian iwan.
sebelumnya, berkaitan dengan desa suro bali kecamatan ujan mas, jumat 13 desember 2024 unit tipikor polres kepahiang polda bengkulu menetapkan tersangka atas dugaan tipikor pengelolaan add dd suro bali kecamatan ujan mas kabupaten kepahiang.
atas pengelolaan add dd ta 2023, tipikor polres kepahiang menetapkan, kdp (49) selaku kades dan das (25) selaku bendahara. dari perbuatan dugaan tipikor tersebut, kn yang ditimbulkan sebesar rp 496 juta. 
diterangkan, total anggaran yang diperoleh pemerintah desa suro bali kecamatan ujan mas kabupaten kepahiang ta 2023 berjumlah 1,997 miliar. terdiri dari rp 681 juta dd dan rp 438 juta add, yang seluruhnya dikelola oleh kades dan bendahara tanpa melibatkan orang lain.
selain itu ada juga dana silpa anggaran ta 2022 sebesar rp 117 juta. anggaran silpa beserta total anggaran add/dd ta 2023 dikelola seluruhnya oleh kades bersama bendara.
seperti yang diketahui, add/dd ta 2023 desa suro bali kecamatan ujan mas, diproyeksikan untuk sejumlah kegiatan fisik. seperti lampu jalan tenaga surya, pembangunan gorong-gorong, pembangunan rabat beton, dan pembangunan pelat deker.
berkaitan dengan pembangunan fisik ini juga, salah satunya lampu jalan, lanjut sujud, dianggarkan rp 161.738.00. tapi ketika proses pembayaran kepada pihak ketiga, hanya dibayarkan rp 50 juta saja.
"ada pekerjaan fisik yang hanya dibayarkan rp 50 juta saja (lampu jalan). selain itu dari audit ipda kepahiang juga ditemukan pembangunan fisik lainnya yang kurang volume. maka dari itu, setelah dihitung, maka kerugian negara yang ditimbulkan mencapai rp 496 juta," demikian kasat sujud.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR KEPAHIANG, EDISI SELASA 31 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan